BERBAGI

serat.id- Dewan Pers belum menentukan sikap dalam pembahasan polemik Hari Pers Nasional. Selama ini, Hari Pers Nasional selalu diperingati setiap tanggal 9 Februari yang bersamaan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), salah satu organisasi pewarta yang menjadi konstituen Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menceritakan polemik tersebut berawal saat tahun 2017 lalu AJI serta IJTI mengusulkan adanya diskusi untuk menemukan Hari Pers Nasional.

“Saya katakan, kami sepakat mengadakan diskusi pada Maret 2017, dengan catatan narasumber bukan dari wartawan, namun dari sejarawan. Diundanglah salah satunya peneliti LIPI, Asvi Warman Adam.” Ujar Yosep di Kantor Dewan Pers, Jumat (20 / 04 / 2018).

Saat diskusi itu, Yosep ditunjuk menjadi pembawa acara, dan dihadiri oleh Suwarjono (AJI), Yadi Hendrayana (IJTI), serta Mardiono (PWI). Ketiganya saat itu merupakan ketua dari 3 organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers.

“Dalam pembukaan saya katakan HPN dibentuk berdasarkan Keppres, yang bisa mengubah hanya Presiden dengan merevisi Keppres. Perubahan bisa dilakukan kalau 3 organisasi wartawan bisa bersekutu kemudian bersepakat menuju HPN adalah hari X.” Kata Yosep.

Pasca diskusi itu, AJI dan IJTI kemudian memberikan rumusan hasil diskusi kepada Dewan Pers di bulan Desember 2017. Namun, Yosep mengatakan pihaknya belum sempat membahas hasil diskusi pada rapat pleno lantaran agenda rapat yang padat, hingga akhirnya Dewan Pers mengundang 7 konstituen untuk mengadakan rapat terbatas pada Rabu, 18 April 2018 dengan konvokator Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar.

7 konstituen Dewan Pers yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

“Bagaimana dengan Dewan Pers? Dewan Pers belum membahas ini di agenda. Hari ini pleno kami juga belum memasukkan ini, karena laporan belum ada kemarin.” Ujar Yosep.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengusulkan Hari Pers Nasional diubah menjadi tanggal 23 September. Selama ini, Hari Pers Nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 dengan dasar Undang – Undang nomor 21 tahun 1982. Namun kini, undang – undang itu sudah digantikan dengan Undang – undang nomor 40 tahun 1999.

Dewan Pers juga belum membahas apakah akan meminta presiden untuk mengganti Keppres, menurut Yosep saat ini banyak Keppres yang masih berlaku meskipun undang – undang yang menjadi dasar hukum sudah tak berlaku.

Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar menyampaikan, kesimpulan dalam rapat terbatas pada hari Rabu, 18 April 2018 tak ada urgensi untuk mengubah Hari Pers Nasional, sebab kata dia, masih banyak hal yang menjadi fokus Dewan Pers.

“Rasanya dari diskusi kemarin saya menangkap, tidak mempertanyakan kenapa repot – repot mempermasalahkan tanggal? Toh selama ini sudah berlangsung, yang penting adalah pembelajaran untuk mengisi Hari Pers, kita semua menghadapi serbuan dunia digital bagaimana kita menghadapi era digital, dan bagaimana media bisa survive dan memperoleh manfaat.” Tutur Djauhar di Gedung Dewan Pers, Jumat (20 / 04 / 2018).

Djauhar mengatakan polemik ini hadir karena kesalahan pada masa orde baru saja.

“Apalagi jika melihat nilai kesejarahan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari itu, jangan dilihat PWI, tapi peralihan jaman penjajahan ke jaman kemerdekaan. Inilah momentum yang kemudian digunakan oleh teman – teman PWI menetapkan Hari Pers Nasional. Ini sebenarnya kan hanya kesalahan jaman orba saja, apakah yang seperti itu terjadi pada era orba, dan lebih khusus lagi kare3na mungkin apa kebijakan yang diambil Pak Harmoko yang merugikan masyarakat Pers waktu itu. Apakah yang seperti ini yang mengaburkan makna 9 Februari itu?” ujar Djauhar.

Djauhar menganggap, mengganti Hari Pers Nasional menjadi tanggal 23 September yang didasari tanggal pengesahan Undang – Undang Pers justru akan menimbulkan persepsi kemerdekaan pers di Indonesia masih muda.

Djauhar berpendapat, yang menjadi permasalahan penting dalam pers saat ini adalah pemberantasan hoax, serta mengembalikan makna pers yang sebenarnya yakni wartawan yang benar – benar profesional.

“(Bagaimana dengan wartawan yang tercatat sebagai anggota organisasi Pers yang menjadi konstituen Dewan Pers tapi ternyata humas?) Seharusnya tidak boleh, kita minta 3 organisasi konstituen tolong anggota anda benar – benar wartawan yang profesional. Yang memang hidup melayani masyarakat, melayani kebutuhan informasi masyarakat, bukan staf Pemda, itu jelas menyalahi aturan. Itu tidak boleh berdasarkan aturan baku di organisasi wartawan.” Ungkap Djauhar.

Djauhar pun menegaskan kepada seluruh masyarakat termasuk insan pers, untuk tak segan – segan melaporkan ke Dewan Pers pihak yang namanya tercatat sebagai anggota organisasi wartawan konstituen Dewan Pers namun menjadi humas atau berpolitik. Kata Djauhar, Dewan Pers tak segan mencabut atau menggugurkan keanggotaan mereka meski telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan dan akan memberikan teguran kepada organisasi yang memberikan ijin keanggotaan. (IKA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here