BERBAGI

serat.id- Membayangkan Kartini (1879-1904) benar-benar masih hidup saat ini serupa utopia—diharapkan tapi tak mungkin. Sedang membayangkan masyarakat hari ini tanpa Kartini adalah distopia—tak diharapkan tapi ada.

Alih-alih kita memeringati kewafatannya yang telah berlalu 114 tahun silam, kelahirannya pada tanggal 21 April, 139 tahun silam, menerbitkan harapan. Harapan itu berbanding lurus dengan tantangan. Dikira lurus, nyatanya berkelok tanpa tahu ujungnya. Di sepanjang masa, jiwa Kartini tetap hidup melebihi melintas zaman.

Ibarat cahaya, seharusnya sinar terangnya sampai ke Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Sepasang anak-anak yang kebelet nikah itu, seharusnya membatalkan begitu tahu ini bulan April—bulannya Kartini.

Jarak Bantaeng dengan Jepara—tempat Kartini lahir—bisa dilipat lewat layar gawai. Surat-surat Kartini pun bisa ditenggak lewat layar datar. Tapi, mereka melewatkan peluang itu. Mereka dibantu orang tuanya tetap melaju ke Pengadilan Agama memohon hakim mengabulkan dispensasi nikah dini.

Nikah Anak

Ya, sebuah utopia sedang dibayangkan banyak orang di bulan April. Spirit Kartini memayungi Indonesia. Anak-anak perempuan fokus dalam pendidikan dan meraih cita-cita seperti dibayangkan Kartini di dalam surat-suratnya. Tapi di daerah tempat tinggal laki-laki berusia 15 tahun 10 bulan dan perempuan berusia 14 tahun 9 bulan yang berharap berumah tangga itu, tengah terjadi distopia.

Sulawesi Barat memuncaki 33 provinsi di Indonesia dalam hal jumlah pernikahan anak perempuan di bawah usia 15 tahun. Menurut riset Badan Pusat Statistik-Badan PBB Unicef (2016), persentase anak perempuan nikah di bawah usia 15 tahun di Sulbar selama 2008-2012 rata-rata sebesar 5,5%. Dua kali lipat dari rerata nasional sebesar 2,5%. Artinya satu dari dua anak perempuan pernah nikah berumur 20-24 tahun di Sulbar menikah sebelum usia 15 tahun.

Data itu juga menunjukkan, per tahun ada 50.000 anak perempuan menikah sebelum usia 15 tahun pada lima dari 33 provinsi di Indonesia terdiri atas Sulbar, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Sulawesi Selatan.

Meski demikian, terjadi tren positif penurunan nikah anak perempuan sebelum usia 15 tahun. Dalam kurun 2008-2012, terjadi penurunan sepertiga dari 3% menjadi 2% pada perempuan pernah kawin usia 20 tahun sampai 24 tahun yang nikah sebelum usia 15 tahun. Kondisi pendidikan yang membaik diyakini menjadi pemicu penurunan itu.

Pendidikan sebagai kunci penghapusan pernikahan anak. Ia relevan dengan sosok Kartini yang mendorong anak-anak perempuan untuk sekolah agar punya ketrampilan, sehingga memiliki jangkauan masa depan lebih jauh.

Maraknya pernikahan dini tampaknya belum surut dalam waktu dekat. Baru-baru ini terdapat kampanye gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang tak memberi anak-anak opsi untuk menghindar dari jebakan pacaran selain dengan menikah.

Sebetulnya, pernikahan bukanlah solusi yang laik ditempuh untuk mengurangi dosa-dosa kala remaja. Paradigma berpikir demikian membuat pendekatan kepada Tuhan menihilkan kasih (rahman) dan sayang (rahim) kepada hamba. Bukankah pepatah Arab bilang: manusia tempatnya salah dan lupa?

Mendekati Tuhan dengan ketakutan api neraka akan mendorong pada pemahaman agama yang skriptualis. Kita tidak bisa terbang ke langit menghadap Tuhan hanya dengan sayap ketakutan, tapi juga sayap pengharapan. Menyitir penggalan puisi KH Mustofa Bisri (Gus Mus) berjudul Wanita Cantik Sekali di Multazam, ada nada keseimbangan di sana terkait khauf (cemas) dan raja (harap).

Terdapat banyak opsi untuk menghindari pacaran. Sekalipun pacaran itu sendiri ditempuh, toh bisa ditempuh dengan pengawasan ketat orang tua. Kegiatan ekstrakulikuler di sekolah dan aktivitas positif di luar sekolah dapat membuat anak tenggelam dalam kesibukan, sehingga melupakan pacaran. Pendidikan kritis dengan mengedepankan nalar akan mendorong anak-anak lepas dari perangkap pacaran sebagai gaya hidup zaman saiki. Dan terlebih terhindar dari gairah menikah dini.

Pendidikan sebagai Harapan

Spirit Kartini relevan hadir di tengah-tengah fenomena distopia tentang pernikahan anak. Ki Soeratman dalam Satu Abad Kartini: Bunga Rampai Kenangan Mengenai Kartini (1979) menyebut pendidikan bagi perempuan sedini mungkin diperlukan agar nanti sebagai ibu dapat menjadi institusi pertama anak-anaknya untuk belajar. Anak-anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah, sehingga calon ibu harus berpendidikan setinggi-tingginya.

Penggalan salah satu surat Kartini yang disitir Soeratman (1979:37), ”Dan bagaimanakah ibu Jawa dapat mendidik anak kalau ia sendiri tidak berpendidikan?” Lalu di surat lain Kartini menulis, ”Hanya sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat. Lingkungan keluarga harus membantu juga.

Kartini mewujudkan cita-citanya melalui sekolah keterampilan pada 1903—tak lama setelah menikah dengan Adipati Ario Singgih—yang didirikan dekat pendapa Kabupaten Rembang. Namun, kematian yang datang setahun kemudian, membuat ia tak bisa menyaksikan gelombang simpati dan empati orang-orang Belanda dan Indonesia yang mendirikan Sekolah Kartini di Semarang pada 1912. Kemudian berdiri sekolah serupa, Jakarta,  Malang, Madiun, Bogor, Pekalongan, Indramayu dan Surabaya.

Kartini memang bukan yang perempuan republik pertama mempelopori penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak bangsa. Kondisi zaman penjajahan yang tengah berpihak kepada orang republik mempercepat pendirian Sekolah Kartini.

Daya ungkit Kartini merambat ke setiap zaman setelah hari lahirnya ditetapkan Soekarno sebagai Hari Kartini dan ia diangkat menjadi Pahlawan Kemerdekaan pada 1964. Pada masa kini, Kartini menjelma apa saja bagi perempuan berkemajuan.

Setiap ada perempuan bertalenta menembus dunia apa saja yang sebelumnya didominasi kaum pria, ia dipandang sebagai Kartini masa kini. Kartini adalah ikon perempuan berpendidikan yang mendorong perempuan bermimpi dan bersekolah sampai jenjang tertinggi.

Pendidikan sebagai harapan menjanjikan tanah lapang kehidupan. Pendidikan menjadi jawaban bagi persoalan kemiskinan struktural yang membelit anak-anak perempuan di perdesaan.

Menurut Keppi Sukesi (2015), kemiskinan adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi rentan, tak berdaya, terisolasi dan tidak mampu untuk menyampaikan aspirasinya. Masalah itu masih banyak dialami kaum perempuan dan menyebabkan mereka tak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimal dan kehidupannya secara layak.

Kemiskinan dan rendahnya pendidikan berbanding lurus dengan maraknya pernikahan anak. Orang tua menempuh jalur pernikahan untuk menyelamatkan anaknya dari ancaman kemiskinan, tapi setelah menikah bukan jaminan kemiskinan hilang. Kemiskinan struktural masih mengancam. Pendidikan yang rendah menjadi faktor dominan terjadinya kemiskinan.

Anak-anak yang menikah dini bukannya tak mengenyam pendidikan. Namun, mereka hanya sampai wajib belajar sembilan tahun yang berarti sampai pada usia 15 tahun. Menurut UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, usia anak di bawah 18 tahun. Tapi bertentangan dengan UU 1/1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang menyebut usia minimal pengantin wanita 16 tahun dan pengantin laki-laki 19 tahun.

Celah itu digunakan melegalkan pernikahan anak. Ditambah dengan wewenang Pengadilan Agama yang dapat mendispensasi anak di bawah umur itu untuk menikah. Jalur litigasi pernah ditempuh para aktivis peduli anak dan perempuan ke Mahkamah Konstitusi, tapi gagal menaikkan batas mininum pada UU Perkawinan.

Intervensi melalui pendidikan dengan memberlakukan wajib belajar dari sembilan tahun jadi 12 tahun dipandang sebagai solusi. Hal itu membuat anak di bawah usia 18 tahun terus memaju pendidikan setidaknya sampai usia 17 tahun, sehingga lepas dari jebakan menikah sebelum usia 15 tahun.

Pemerintah sudah mencanangkan, tapi belum memperoleh hasil maksimal. Cara itu terkendala geografis, sumber daya manusia dan motivasi anak. Padahal jalur pendidikan terbukti mampu membuat anak perempuan berpikir kritis, sehingga tidak mudah mengikuti kebiasaan di masing-masing daerah seperti nikah dini.

Lewat pendidikan pula, anak-anak bakal mengetahui risiko buruk pernikahan dini bagi kesehatan mental dan fisik. Di antaranya depresi, rentan kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan risiko kematian bayi yang dilahirkan dari perempuan yang menikah pada usia anak.

Hal ini perlu disampaikan para guru saat mengajar sebagai strategi kurikulum tersembunyi pada pelbagai jenis mata pelajaran. Dunia pendidikan berkontribusi membangun kekritisan dan mencerdaskan anak.

Dengan demikian, jejak langkah anak-anak mampu bergerak lebih kencang. Daya tawar di hadapan institusi pernikahan lebih kuat, sehingga dia tak buru-buru termakan bujuk raju dan gaisah sesaat untuk segera menikah. Terlebih menikah hanya karena takut dosa. Hal itu akan tereliminir secara alami.

Tanpa pendidikan kritis, muncul ketimpangan gender yang pada gilirannya membuat perempuan kesulitan mengakses sumber-sumber ekonomi. Ketimpangan ini berusaha dikikis Kartini lebih dari seabad lalu lewat pendidikan dan diteruskan segenap anak bangsa pada masa kini. Upaya menentang pernikahan dini pada akhirnya bukan utopia, bila kita mau bersama-sama terus menjaga nyala spirit Kartini.***

Penulis: ZAKKI AMALI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here