BERBAGI
Ilustrasi demonstrasi. (foto pixabay)

 

serat.id- Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang menemukan indikasi adanya pekerja media yang digaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

Indikasi itu ditemukan berdasarkan identifikasi pada sejumlah pekerja media yang ditemui di Kota Semarang.

Ketua SPLM Jawa Tengah, Abdul Mughis mengatakan, masih banyak pekerja media (jurnalis, fotografer, layout, marketing, office boy hingga sekuriti kantor media), sangat minim perhatian.

“Faktanya hingga sekarang masih banyak pekerja media digaji jauh di bawah UMK. Sebut saja contoh UMK Kota Semarang Rp 2,3 juta. Tetapi sejumlah media di Kota Semarang masih menggaji jauh di bawah UMK Kota Semarang tersebut,” kata dia, kepada serat.id, Minggu (30/4/2018).

Ia melanjutkan, bahkan ditemukan sejumlah media hanya menggaji pekerja media kurang lebih Rp 1 juta. Hal itu, tentu saja masih sangat jauh di bawah dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2018 di Kota Semarang yakni di kisaran Rp 2,7 juta untuk buruh sesuai survei Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang.

Belum Sejahtera

Menurut dia, puluhan tahun sejak Indonesia merdeka hingga detik ini, para pengelola media baik media cetak, elektronik, maupun online belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja media.

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya menjadi tumpukan kertas ‘kitab suci’ yang mangkrak. Sebab, banyak pengelola media tidak taat aturan UU Ketenagakerjaan tersebut. Tak terkecuali di Jawa Tengah dan Kota Semarang.

Temuan lain yakni, sebagian perusahaan media belum memberikan Jaminan Kesehatan (BPJS/Jamsostek) dan Jaminan Hari Tua.

Selain itu, pengelola media tidak memberikan status pekerja media mulai dari kontrak hingga karyawan tetap sesuai aturan UU Ketenagakerjaan. Hal itu mengakibatkan jenjang karier pekerja media tidak jelas.

Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Aris Mulyawan juga menuntut, hak libur, cuti tahunan, maupun hak cuti haid bagi karyawati, uang lembur bagi pekerja yang melebihi 8 jam setiap hari dan Tunjang Hari Raya (THR) harus dijalankan.

“Fenomena yang tak kalah menyedihkan, banyak pekerja media di-PHK dan tidak diberikan pesangon sesuai aturan UU Ketenagakerjaan,” lanjut Aris.

Selain itu, pekerja media harus bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi). Sudah semestinya, kata dia, pekerja media bekerja secara profesional dan proporsional (tidak melewati ambang batas kewajaran). Sehingga pekerja media bukanlah robot yang bisa diperintah atasan untuk melaksanakan tugas pekerjaan di luar tupoksi.

“Pekerja media seringkali menjadi korban eksploitasi tenaga kerja, rawan ‘ditipu’ oleh para pengelola media untuk bekerja maksimal, tetapi digaji minimal,” ujar dia.

Ia mengajak pekerja media turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan kondisi tersebut pada saat Hari Buruh pada Selasa, 1 Mei 2018, pukul 09.00 di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. “Pekerja media belum sejahtera. Kami mengajak kawan-kawan untuk turun ke jalan untuk menyuarakan dan memperjuangkannya,” tutup dia. (ALI).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here