BERBAGI
ILUSTRASI kerumunan. (Foto pixabay)

Dalam dua tahun terakhir, Prabowo Subianto melontarkan pernyataan bernada nyinyir pada profesi wartawan. Pertama, pada bulan Agustus 2017. Dia bilang, gaji wartawan kecil yang dilihat dari mukanya yang tidak pernah ke mall.

Kedua, pada 1 April 2018 pada saat dia berpidato di Depok. Ia bilang wartawan belum elit. Yang elit itu pemimpin redaksi. Sambil kembali mengulang soal gaji wartawan yang kecil.

Ucapan spontan Prabowo itu menarik untuk direfleksikan lebih jauh dalam konteks pekerja media.

Bukan rahasia lagi, wartawan sebagai profesi belum sejahtera. Setidaknya diukur dari upah layak hasil survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Tahun 2017, upah layak jurnalis di Jakarta Rp 7,5 juta per bulan. Padahal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta cuma Rp 3,3 juta per bulan. Tahun 2018, AJI Jakarta merilis lagi upah layak jurnalis sebesar Rp 7,96 juta per bulan, sedangkan UMP DKI Jakarta Rp 3,6 juta per bulan.

Nah, ada selisih Rp 4 juta antara UMP dan upah layak. Dan hanya beberapa media di Jakarta yang mampu mensejahterakan wartawan dengan upah layak. Selebihnya, perusahaan media mengikuti UMP. Ini baru di Jakarta, belum lagi soal upah layak jurnalis di Jawa Tengah. Sampai saat ini belum ada survei upah layak pekerja media di Jateng. Standar upah sama dengan DKI yang mengacu UMP. Tapi UMP Jateng terpaut jauh dari DKI. UMP Jateng 2018 sebesar Rp 1,4 juta. Sedangkan UMK 2018 tertinggi dari 35 kabupaten/kota di Jateng ada di Kota Semarang sebesar Rp 2,3 juta.

Di saat, lapangan pekerjaan terbatas, sudah mendapatkan kerja di bidang media meski gaji pas-pasan, merupakan sebuah anugerah untuk dapat terus hidup. Namun, harus terus diperjuangkan upah layak, karena ada risiko dan kebutuhan yang melekat pada wartawan yang memerlukan biaya produksi lebih dari buruh lainnya.

Gampangnya, kerja lapangan perlu biaya operasional yang besar. Risiko digampar, dilecehkan dan dibunuh ada di dalam kerja-kerja jurnalis. Risiko itu tak bisa diukur dengan uang. Upah layak itu jaring pengaman meminimalkan jurnalis dari risiko kerja, selain wajib diikutkan perusahaan yang mempekerjakannya ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Presiden pertama RI, Soekarno pernah menyebut, wartawan adalah pekerjaan gawat. Tingkat kegawatannya sampai pada keselamatan jiwa dan raga. Hal itu bukan tidak mungkin terjadi mengingat kekerasan wartawan terus terjadi. Pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syadruddin (Udin) pada 1996, sampai kini belum terungkap.

Kekuatan Buruh

Pada titik tersebut, perlu adanya upaya pekerja media untuk berserikat memperjuangkan hak-haknya. Di Jawa Tengah, hanya ada segelinter serikat pekerja media dari ratusan media di Jateng. Beberapa di antaranya Ikatan Karyawan Solo Pos, Serikat Pekerja Lintas Media Jawa Tengah dan Serikat Media Pekerja Suara Merdeka.

Jumlah serikat pekerja media di tingkat regional dan nasional masih minim. Di tingkat nasional persentasenya hanya 1% dari jumlah media.

Dalam UU  21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah dijamin pembuatan serikat pekerja di masing-masing perusahaan. Manajemen perusahaan yang menghalangi bakal terkena sanksi pidana. Pada konteks itu, peluang pekerja media untuk berserikat terbuka lebar. Namun, belum dilirih pekerja media.

Menurut saya, ada salah paham di tingkat pemaknaan pekerja media yang masuk kategori profesi. Pekerja media seolah berada di tingkatan lebih tinggi dari buruh. Hal itu membuat sifat pekerja media seolah profesi yang berbeda dari jenisnya dengan buruh. Padahal sesuai UU pekerja media ini tergolong buruh.

Ada anggapan menjadi pekerja media adalah panggilan hati dan bagian dari hobi. Doktrin ini, pernah saya temukan selama berproses menjadi jurnalis. Hemat saya, anggapan itu merupakan eufemisme atau penghalusan dari kerja-kerja berat jurnalis di lapangan. Hal itu seolah mengelabuhi dan melenakan jurnalis dari hak-hak yang seharusnya dituntun dan dipenuhi manajemen perusahaan.

Jam kerja yang fleksibel membuat pekerja media dalam sehari bisa lebih dari delapan jam. Bahkan, ketika ada lembur, perusahaan tidak memberikan upah lembur. Alat-alat kerja pekerja media, kerap kali diusahakan oleh pekerja, alih-alih menyediakan dan bertanggungjawab mengganti biaya yang dikeluarkan pekerjanya.

Sudah saatnya, pekerja media ini menyadari urgensi berserikat. Buruh punya senjata andalan berupa pemogokan sebagai bagian negosiasi untuk memperjuangkan nasib anggota serikat dengan manajemen perusahaan.

Dalam sejarah buruh awal abad ke-20, di Yogyakarta, Surakarta dan Semarang, pemogokan digunakan sebagai alat perjuangan. Bahkan, ada tokoh pergerakan yang dikenal sebagai raja mogok yakni, Soerjopranoto (Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, 1997: 152).

Dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pemogokan diatur setelah perundingan gagal. Mekanisme pemogokan saat ini rigid. Perundingan bipartit ditempuh lebih dahulu. Pada titik itu, peluang mogok bukan tak bisa terjadi. Tapi perlu perhitungan matang dengan alasan mendasar. Misalnya soal upah di bawah UMK atau adanya hak-hak buruh media yang tak diberikan perusahaan.

Menjadi ironi ketika media gencar menyuarakan aspirasi buruh secara umum terkait kenaikan UMK, tapi pada dirinya gairah berserikat lemah. Dan parahnya, daya tawar pekerja media yang lemah di hadapan manajemen, terus berlangsung sampai kini. Adalah keniscayaan, pekerja media berserikat pada era konvergensi media dan senjakala media. (ZAKKI AMALI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here