BERBAGI
KETUA Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Edi Faisol, berorasi saat peringatan Hari Buruh 2018, di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Selasa (1/52018). (foto serat.id)

serat.id- Peringatan Hari Buruh yang selalu jatuh tanggal 1 Mei, diwarnai dengan aksi damai para buruh dari berbagai sektor industri di seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali industri media. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang tergabung dalam Forum Pekerja Media, dalam perayaan kali ini turut menyuarakan tuntutannya.

Hingga kini, pelanggaran terhadap pekerja media masih ditemukan  di Indonesia, baik dilakukan oleh media nasional, maupun oleh media asing yang berdomisili di Indonesia. Menurut catatan, ada empat modus pelanggaran jaminan sosial yang jamak dilakukan perusahaan media.

“Pertama, tidak mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan namun tidak membayarkannya. Ketiga, mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tapi hanya membayar salah satunya. Keempat, pekerja tidak diikutsertakan pada program BPJS namun diikutsertakan pada asuransi swasta lain yang nilai tanggungannya lebih rendah dari BPJS,” ujar pengacara publik LBH Pers, Ahmad Fathanah dalam rilis yang diterima serat.id, Selasa (1/5/2018).

Hingga kini LBH Pers mencatat setidaknya ada delapan perusahaan media yang melakukan pelanggaran jaminan sosial terhadap 15 pekerja media dengan pola pelanggaran seperti yang telah disebutkan. Padahal, menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS di Pasal 14 jelas tertulis setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial. Pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 15 yang menyatakan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Selain jaminan sosial, pada peringatan hari buruh kali ini Forum Pekerja Media juga menyuarakan pertumbuhan serikat pekerja media yang tak sebanding dengan pertumbuhan perusahaan media di Indonesia.

Ketua FSPM Independen, Sasmito Madrim menyebutkan, pada tahun 2017, hanya ada tiga serikat pekerja media yang berdiri, antara lain Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah, SPLM Sulawesi Utara, dan Sindikasi yang merupakan gabungan dari pekerja media dari berbagai perusahaan di wilayah masing-masing. Sebab, membentuk serikat secara langsung di perusahaan media sangat sulit dilakukan.

“Dari 40 ribuan media yang dicatat Dewan Pers, ternyata baru ada sekitar 40-an serikat pekerja media. Itupun yang terpantau aktif sekitar 30an serikat pekerja,” kata Sasmito melalui rilis yang kami terima.

Padahal, keberadaan serikat pekerja di perusahaan media dapat menjadi mitra bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan strategis yang dapat memompa produktifitas pekerja sehingga dapat meningkatkan keuntungan kedua belah pihak.

Tak hanya itu, dalam perayaan hari buruh 2018 ini, Forum Pekerja Media juga menyerukan agar buruh media siap menghadapi perubahan lanskap industri media pada era digital, khususnya kesiapan menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat guncangan digital.

Upaya pembungkaman terhadap pers mahasiswa (persma) di kampus dengan menahan dana penerbitan persma oleh pihak rektorat juga menjadi sorotan Forum Pekerja Media. Sebab, sudah sewajibnya kampus memberikan kebebasan berekspresi demi demokrasi dan transparansi di kehidupan kampus.

Aksi Di Semarang

Aksi damai para pekerja media pada perayaan hari buruh juga dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang dan Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah di Bundaran Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (1/5/2018).

Pada aksi ini, puluhan jurnalis dari berbagai media di Kota Semarang menyuarakan berbagai macam tuntutan perburuhan yang selama ini banyak diabaikan oleh pengelola media. Seperti dikatakan Ketua Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah, Abdul Mughis, masih banyak pekerja di industri media baik jurnalis, fotografer, layout, marketing, office boy, maupun sekuriti, digaji jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

“Hingga detik ini, Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan hanya menjadi tumpukan kertas kitab suci yang mangkrak oleh pengelola media di Jawa Tengah dan Kota Semarang,” kata Mughis pada serat.id.

Berdasarkan Survei Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang, standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2018 Kota Semarang berada di angka Rp. 2,7 juta. Namun faktanya, sejumlah media di Kota Semarang hanya memberikan gaji pokok di kisaran Rp. 1 juta, yang jelas sangat jauh dari KHL. Ironisnya, dengan upah yang tak layak itu, pengelola media belum memberikan Jaminan Kesehatan berupa BPJS ataupun Jamsostek, serta Jaminan Hari Tua.

Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Aris Mulyawan menyampaikan masih banyak pengelola media yang tak memberikan jenjang karir jelas bagi pekerjanya, sebab mereka tidak memberikan status pekerja media mulai dari kontrak hingga karyawan tetap seperti tertuang dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan.

Selain itu, para pengelola media pun sering mengabaikan hak libur, hak cuti tahunan, hak cuti haid bagi karyawati, serta uang lembur bagi pekerja yang melebihi 8 jam setiap hari.

“Pekerja media seringkali menjadi korban eksploitasi tenaga kerja, rawan ditipu oleh para pengelola media yang menuntut bekerja secara maksimal dengan gaji yang minimal. Padahal, pekerja media haruslah bekerja secara profesional dan proporsional,” ujar Aris kepada serat.id

Fenomena yang tak kalah menyedihkan, banyak pekerja di media mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak mendapatkan pesangon sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Dalam aksi Hari Buruh 2018, AJI Kota Semarang dan SPLM Jawa Tengah juga menuntut pengelola media untuk menghapus penerapan jurnalis kontributor. Sebab, penerapan jurnalis kontributor seringkali menjadi celah bagi perusahaan media untuk menghilangkan hak tenaga kerja bagi jurnalisnya.

AJI Kota Semarang dan SPLM Jawa Tengah mendesak kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, Menteri Tenaga Kerja, serta Dewan Pers untuk mencabut izin operasional terhadap perusahaan media yang tak taat pada aturan.

“Perusahaan media yang tidak taat aturan Undang – Undang Ketenagakerjaan akan kami laporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, Menteri Tenaga Kerja dan Dewan Pers,” ungkap Mughis.

Menurut ketentuan dalam UU 13/2001 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang melanggar aturan dapat dijerat pidana sesuai dengan pasal 183 sampai dengan pasal 189 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan atau denda Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 500 juta.

AJI Kota Semarang dan SPLM Jawa Tengah menghimbau kepada seluruh pekerja media untuk berani melaporkan perusahaan media tempat mereka bekerja jika melanggar hukum yang berlaku.

Aksi Hari Buruh kali ini, AJI Kota Semarang dan SPLM Jawa Tengah juga menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang mengecam segala bentuk penggusuran dengan dalih apapun, serta meminta pemerintah untuk menghentikan politik upah murah sebagai senjata menggaet investor.

“Untuk itu LBH Semarang menuntut pemerintah untuk mencabut PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, menghentikan praktek politik upah murah di Jawa Tengah dan pasar tenaga kerja fleksibel, meminta perusahaan menghentikan jam kerja panjang dan tak manusiawi, serta memenuhi hak-hak buruh perempuan,” ujar Zainal Arifin, Direktur LBH Semarang.

Dalam aksi itu, Zainal juga meminta kepada pengawas ketenagakerjaan berperan aktif dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, menjalankan reforma agraria sejati, melakukan penegakan hukum terhadap industri yang merusak lingkungan. (TIK/ALI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here