BERBAGI

Puisi-puisi politik menjejal ruang publik. Media tak lagi mampu menampung ‘ludah’ politisi. Puisi lantas dibebani pesan-pesan politis, sedang estetika diabaikan.

Warganet merayakan Hari Puisi Nasional yang janggal, 28 April yang bertitimangsa kewafatan Chairil Anwar (26 Juli 1922-28 April 1949). Versi lain menyebut Hari Puisi Nasional bertolak dari kelahiran ‘Sang Binatang Jalang’ itu pada 26 Juli.

Di luar dua versi itu, tagar #haripuisinasional menjadi trending topic nasional pada Sabtu, 28 April 2018 di jagat Twitter. Media-media merayakan Hari Puisi Nasional dengan menurunkan laporan tentang puisi dari sisi tokoh, karya dan tentu sosok Chairil.

Puisi yang merupakan permainan kata dan bunyi, kata penyair Joko Pinurbo, kini dijejali kepentingan politik. Estetika kata dan bunyi tenggelam oleh kepentingan pragmatis. Puisi politik kaya dengan fungsi politis, tapi miskin estetika.

Perang puisi bukan hanya terjadi pada hari-hari ini. Toety Heraty N Roosseno dalam buku Tentang manusia Indonesia dsb. (2015) merekam jejak perang puisi sejak Pemilu Presiden 2014.  Perang puisi terjadi antara kubu Prabowo dengan kubu Jokowi.

Dalam catatan Toety, Fadli Zon di kubu Prabowo melontarkan lima puisi pada Maret-April 2014 untuk menyerang Jokowi dan Megawati. Kelima buah tangan Fadli yakni Air Mata Buaya, Sajak Seekor Ikan, Sandiwara, Boneka dan Aku Raisopopo.

Kubu Jokowi membalas Fadli. Di antaranya dengan puisi Aku Iso Opo (Fahmi Habcy) dan Manusia Merdeka (Rieke Diah Pitaloka).

Perang menggunakan senjata puisi dengan puisi itu merupakan keseteraan. Puisi dibalas puisi. Sekilas tampak perang bermartabat, karena gagasan dilawan dengan gagasan. Tapi di balik itu, puisi yang beredar tak lebih sebagai pamflet politik.

Apa yang sesungguhnya terjadi dalam perang puisi tak lebih sekadar nyinyir, alih-alih menghadirkan satire atau parodi di dalam puisinya.

Metafora sekadar comot sana-sini tanpa basis makna yang kuat. Puisi politik menelanjangi dirinya sendiri dan menihilkan makna yang seharusnya disembunyikan dari pembaca.

Perbendaharaan kata dan khazanah diksi compang-camping. Politisi tidak peduli pada perpuisian. Bahkan, para politisi mungkin lupa ada Hari Puisi Nasional. Untuk sekadar mengucapkan tahniah, lidah mereka kelu. Kata-kata yang biasanya digubah menjadi puisi lantas mampat. Mereka tak peduli puisi. Mereka hanya mau mempolitisasi puisi.

Tragedi Chairil

Bila Hari Puisi Nasional dinisbatkan pada tanggal kewafatan, kita tengah mengenang kenestapaan. Dalam serial buku Tempo, Chairil Anwar (2016: 110-113), dikisahkan akhir hayatnya yang dipenuhi tragedi.

Tubuhnya digerogoti penyakit paru-paru, tifus dan infeksi usus. Puncakya pada 10 hari terakhir sebelum nafas terakhirnya dihembuskan di rumah sakit CBZ (Centrale Burgelijke Ziekenhuis)—sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusuma (RSCM). Ia tak bisa merobat rutin, karena tak punya uang.

Di akhir hidupnya yang sepi itu, barang yang ada pada Chairil hanya satu ons gula merah, sepasang sepatu dan kaus hitam, selembar uang rupiah serta satu map berisi bundelan sajak dalam tulisan tangan yang diterbitkan dalam buku Deru Tjampur Debu, Kerikil Tadjam dan Jang Terampas dan Jang Putus.

Akhir hayatnya begitu sunyi. Ia lewatkan dalam malam-malam tanpa keriuhan. Nasib, tulis dia dalam sajak Pemberian Tahu (1946), adalah kesunyian masing-masing. Setiap manusia memiliki garis takdir sendiri. Ia yang ingin hidup selama 1.000 tahun, harus menyerah kepada takdir di usia 27.

Hasan Aspahani dalam tulisannya Jakarta di Mata Sang Pujannga di Majalah National Geograpic Indonesia edisi Juni 2017, melukiskan kesunyian itu.

Kesepian, sendiri, tak beralamat, tak ada keluarga yang merawat ketika sakit, dan menumpang di rumah kawan adalah situasi tragis Chairil di tahun terakhir hidupnya.

Chairil punya peran besar dalam merekam denyut metropolitan Jakarta. Menurut arsitektur mantan Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Marco Kusumawijaya, dalam makalahnya Chairil Anwar: Subjek di Dalam Landasan Modernisari Kota (2009), sajaknya Chairil Aku Berkisar Antara Mereka (1949), memiliki presisi dalam menggambarkan modernisasi dan modernisme di Jakarta.

Ia menafsirkan pelbagai metafor pada 21 larik sajak itu dengan membandingkan fakta-fakta modernisasi di Jakarta kala itu. Ada bioskop, musik pop, trem, gemerlap kota dan jalanan.

Menurut dia, Chairil mengambil jarak dari keramaian Jakarta, sehingga menanggung risiko kesepian. Justru dengan itu, Chairil asal Medan yang merantau ke Jakarta pada 1942, mampu meneroka Jakarta dengan segala derap modernisasi.

Chairil penuh tragedi di sepanjang tujuh tahun luntang-luntung di Jakarta. meski demikian, ia punya sumbangsih besar pada modernisasi puisi dan membuatnya jadi pelopor penyair angkatan ’45.

Syair Melayu yang didominasi pantun dengan nilai-nilai dan bentuk yang nyaris sama diubah ke dalam Indonesia modern yang kala itu telah merdeka. Unsur subjektifitas penyair yang kuat menjadi salah satu ciri pada karya-karya Chairil yang menandai modernisasi puisi kala itu.

Apa yang telah dirintis Chairil tampak sia-sia saat menatap nanar para politisi yang bermain kata demi politik semata. Puisi politik untuk politik. Bukan kemanusiaan dan kemajuan zaman seperti halnya Chairil.

Riuh-rendah puisi politik menihilkan subjek, alih-alih kepentingan. Politik sebagai tujuan. Bukan sebagai alat untuk membuat puisi menjadi lebih digemari penduduk Indonesia.

Politisi telah mengambil sebagian kekuatan puisi tanpa mau membayarnya dengan sungguh-sungguh berjuang untuk kemanusiaan dan kebudayaan. Mereka tampaknya hanya konsisten untuk tidak konsisten.

Bila kecintaan politisi pada puisi sedemikian besar dan gegap-gempita setidaknya sejak 2014 itu, ada perjuangan legislasi terhadap nasib penyair, pengarang dan penulis. Perjuangkan insentif pajak, pengembangan diri penyair, fasilitasi penerbitan dan perayaan puisi sebagai bagian dari derap perjalanan bangsa.

Ah, sayangnya politisi punya watak konsisten untuk tak konsisten, sehingga mungkin saja kita terkecoh pada keuntungan yang dapat dipintal dari gairah politisi berpuisi. Mereka memang hanya peduli pada kepentingan sesaat. Memanfaatkan popularitas puisi untuk sikap populis yang miskin estetis dan dangkal imajinasi serta cekak metafora. Sampai kapanpun, memang puisi terbuka pada kemungkinan-kemungkinan, sekalipun digunakan kepentingan elektoral.

Ya, setidaknya puisi politik itu tetap menawarkan kebebasan dan sesuatu yang otonom kepada pengarangnya. Siapapun bebas membuat puisi dan—untuk itu—karya sastra punya ruang logika di dalam kebebasan berdemokrasi.

Puisi—sekalipun—untuk tujuan politik sah-sah saja. Tapi akan terjebak pada satire dan parodi semu. Ia harus naik level agar lebih estetis, ritmis dan imajinatif untuk kepentingan jangka panjang yang berjangkar pada kemanusiaan dan kebudayaan. (ZAKKI AMALI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here