BERBAGI
Ilustrasi pencegahan korupsi. (Foto pixabay.com)

serat.id- Seluruh peserta Pilkada serentak di Jawa Tengah pada 2018 dikumpulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Semarang, Selasa (8/5/2018).

Sebanyak 24 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 2 pasangan dari Pilgub Jawa Tengah, 2 pasangan Pilbup Banyumas, 2 pasangan Pilbup Karanganyar, 5 pasangan Pilbup Kudus, 2 pasangan Pilbup Magelang, 3 pasangan dari Pilbup Tegal, 3 pasangan dari Pilbup Temanggung, dan 5 pasangan Pilwakot Tegal.

Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari mengatakan, pengumpulan calon kepala daerah itu untuk pembekalan integritas. Untuk membekali para pasangan calon kepala daerah, KPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaaan Agung, Komisi Pemelihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Jawa Tengah, dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Program Pilkada berintegritas dilaksanakan untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah. Tujuan lain adalah untuk memberikan pemahaman persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Kami harap dengan pembekalan di awal seperti ini, korupsi kepala daerah bisa dicegah dan dihentikan,” kata dia, di Hotel Quest, Kota Semarang, Selasa (8/5/2018), dalam keterangan tertulis kepada serat.id.

Pembekalan ini dipandang perlu dilakukan karena KPK mencatat sampai kini terdapat 14 gubernur dan 75 wali kota/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi. Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi tersebut, KPK telah memetakan setidaknya sembilan titik rawan korupsi di pemerintah daerah.

Titik Rawan Korupsi

Sembilan titik tersebut adalah perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD), pengganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan dan pembahasan. Kemudian pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi, rotasi kepegawaian, pelayanan publik dan proses penegakan hukum.

Selain itu, pembekalan antikorupsi, KPK memanfaatkan momen Pilkada 2018 di Jateng untuk memfasilitasi pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masing-masing calon kepala daerah kabupaten/kota di Jateng.

“Tujuannya untuk para calon kepala daerah adalah untuk sarana pengendalian internal karena setiap perubahan hartanya harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat. Untuk masyarakat, pengumuman LHKPN ini adalah sebagai salah satu penilaian untuk menentukan calon kepala daerahnya,” kata dia.

Ia melanjutkan, KPK mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk memantau ketaatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Ini penting supaya masyarakat sadar dan tahu betul mereka punya hak untuk mengetahui profil calon pemimpin di daerahnya,” kata Tsani.

Selain itu, masyarakat dapat menilai kejujuran masing-masing calon dengan cara menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN atau apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN memang benar-benar miliknya.

Masyakarat juga dapat menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN dengan melihat apakah ketika menduduki jabatan strategis sebelumnya, Calon Kepala Daerah tersebut rajin melaporkan harta kekayaannya. (ALI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here