BERBAGI
Ilustrasi kekerasan pada perempuan. (Gambar dari Pixabay.com).

serat.id- Serikat buruh dan koalisi masyarakat sipil mendesak agar ada aturan mengenai pengurangan risiko kekerasan di tempat kerja. Menurut Koordinator Program Penelitian Perempuan Mahardhika, Vivi Widyawati, kekerasan perempuan di tempat kerja masih terjadi.

Dalam riset Perempuan Mahardhika di Kawasan Berikat Nusantara Cakung di Jakarta Utara beberapa waktu lalu ditemukan ada 56,5 persen buruh garmen perempuan mengalami pelecehan seksual. Dari 437 buruh perempuan korban pelecehan seksual, sebanyak 93,6 persen tidak melaporkan pelecehan yang dialaminya.

“Korban pelecahan seksual tidak hanya menerima perlakuan yang merendahkan, mengganggu dan mengusik martabat, namun juga harus berhadapan dengan ancaman berlanjut dan rasa takut. Pada akhirnya, pelecehan dianggap hal biasa. Sulit dihindari. Tapi beresiko juga saat disuarakan atau dilaporkan. Mereka seolah dibungkam, sehingga hanya bisa diam,” kata Vivi, dalam siaran pers kepada serat.id, Selasa (29/5/2018).

Untuk itu, Perempuan Mahardhika bersama serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil tengah menggalang dukungan agar ada standar global mengenai kekerasan berbasis gender yang dihasilkan dari sidang Konferensi Pekerja Internasional (ILC) ILO di Jenewa, Swiss yang dimulai 28 Mei 2018 hingga 8 Juni 2018.

Syarif Arifin, Direktur Eksekutif LIPS dan juga Koordinator Asia Floor Wage Alliance (AFWA) Indonesia menjelaskan, kekerasan yang terjadi di industri garmen bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Kekerasan yang dialami pekerja perempuan merupakan dampak dari ketidakadilan gender, diskriminasi, stereotipe, patriarki dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Kekerasan itu seperti sudah sistematis. Di industri garmen, kekerasan merupakan cara yang digunakan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal.

“Industri garmen sangat bergantung pada tenaga kerja murah dan fleksibel. Para pemilik merek (brand) menekan pemasok untuk menurunkan harga sementara produksi yang dihasilkan tidak terprediksi dan bervariasi. Membayar pekerja kontrak biayanya lebih murah dibandingkan pekerja permanen. Upah mereka lebih rendah dan jarang sekali mendapat tunjangan, termasuk cuti dengan bayaran dan jaminan sosial,” ungkap Syarif.

Berdasarkan pengalaman Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan, yang banyak melakukan advokasi pekerja garmen perempuan mengatakan, praktik kerja di pabrik garmen sangat rentan menjadikan buruh perempuan sebagai korban kekerasan.

“Tingginya target produksi membuka peluang besar terjadinya kekerasan verbal, fisik bahkan seksual. Buruh dipaksa untuk mencapai target produksi yang tidak masuk akal sehingga kondisi kerja penuh tekanan dengan jam kerja yang panjang. Dan upah yang didapatkan tidak cukup buat kebutuhan keluarga sehari-hari,” terangnya.

Desak Aturan Perlindungan Buruh Perempuan

Di tingkat nasional, Iwan mengatakan, dia dan organisasi-organisasi yang tergabung dalam AFWA Indonesia berserta organisasi pembela HAM dan hak pekerja lainnya, mendesak ILO untuk mengesahkan standar perlindungan buruh perempuan. “Untuk itu, kami mendesak agar pemerintah Indonesia, merek dan pemasok menyatakan dengan tegas dukungan terhadap Konvensi dan Rekomendasi Kekerasan Berbasis Gender di dalam sidang ILO dan menjalankannya di Indonesia,” jelas Iwan.

Lebih jauh, Andriko Otang, Direktur Eksekutif Trade Union Right Center (TURC) menjelaskan, kekerasan terjadi tidak hanya di ruang produksi saja tetapi juga pada perjalan pergi dan pulang kerja. Bahkan kekerasan masuk ke rumah ketika rumah menjadi tempat kerja bagi para pekerja rumahan.

“Pekerja rumahan merupakan mata rantai terbawah dalam proses produksi pada femonena rantai pasokan global. Target kerja berlebih dan rawan kekerasan verbal dari mandor apabila hasil kerjanya tidak sesuai. Upah yang mereka terima rendah akibat tidak terlindunginya pekerja rumahan dalam hukum nasional.

Anannya Bhattarcharjee, sekertariat AFWA Internasional menjelaskan, untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender di tempat kerja, para pemilik merek harus turut mengambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di rantai pasokannya. Mereka harus menghormati kebebasan berserikat dan perundingan bersama yang memberikan peluang kepada pekerja perempuan untuk menjadi agen perubahan di dalam ekonomi global.

AFWA internasional barus saja meluncurkan laporan penelitian mengenai kekerasan berbasis gender yang terjadi di rantai pasokan garmen Walmart di Asia. AFWA berharap laporan penelitiannya dapat menjadi rekomendasi dalam sidang ILC yang akan dilaksanakan. Lebih jauh AFWA mendesak sidang ILO menghasilkan kerangka kerja yang kokoh sehingga menjadi cetak biru untuk penghapusan kekerasan berbasis gender di tempat kerja kepada pengusaha, perusahaan multinasional, pemerintah dengan kepemimpinan serikat pekerja. (ALI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here