BERBAGI
SMAN 2 Salatiga berada di Jalan Tegalrejo Nomor 79, Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. (Foto dari situs sekolah.data.kemdikbud.go.id)

serat.id- Agus Sugiarto tengah gusar. SMAN 2 Salatiga mengeluarkan kebijakan iuran layanan jasa air minum dengan membebani setiap siswa per bulan Rp 25.000. Bukan nominal itu yang membuatnya khawatir, tapi kepentingan di baliknya.

Menurut dia, kebijakan itu janggal, karena air minum yang digunakan hanya satu merek yakni Aqua.

Pihak sekolah bergeming. Pengadaan Aqua galon tetap berjalan. Siswa bebas mengambil air itu untuk diminum, alih-alih air digunakan cuci tangan dan dibuang sebagai bentuk protes atas kebijakan. Hal itu berasal dari informasi anak Agus yang duduk di kelas XI. “Saya dengar siswa enggan meminumnya. Mereka malah mau mengelola sendiri tanpa campur tangan sekolah,” kata dia.

Agus menjelaskan, asal muasal kebijakan itu hanya dari Ketua Komite SMAN 2 Salatiga pada akhir 2017. Lalu, tiba-tiba sudah ada surat edaran pada Januari 2018. Surat itu membuat Agus terus mempertanyakan kebijakan yang terkesan dipaksakan. “Wali murid tidak sepakat. Kami menuntut kebijakan itu dibatalkan,” kata dia kepada serat.id melalui sambungan telepon, Rabu (30/5/2018).

Praktik galonisasi itu berupa setiap kelas yang diisi 30 murid memerlukan 3-4 galon per minggu. Galon berisi air mineral diletakkan di bagian depan kelas. Terdapat gelas di dekatnya.

Dalam perhitungan kasar, kebutuhan per kelas 12 galon sebulan. Saat ini, harga satuan Aqua galon isi 19 liter di minimarket Rp 18.000. Jadi untuk 12 galon biayanya sebesar Rp 216.000. Terdapat sisa dana iuran sebesar Rp 534.000 setelah dibelikan 12 galon dari iuran 30 siswa sekelas per bulan sejumlah Rp 750.000. Sedangkan saat ini, jumlah siswa di SMAN 2 Salatiga sebanyak 938 anak dengan 33 rombongan belaja (sekolah.data.kemdikbud.go.id). Total biaya layanan air minum untuk seluruh siswa sebesar Rp 23.450.000.

“Pengelolaan dana ini tidak transparan. Ada selisih yang cukup besar dan tidak jelas pengelolaan dana air minum itu untuk apa saja sisanya,” kata Agus.

Kebijakan kontroversial itu tetap dijalankan. Rupanya ada motif mendapatkan bonus. Dia mendengar ada perjanjian antara pihak sekolah dengan pihak pemasaran Aqua untuk bisa menjual Aqua galon dalam jumlah besar, sekolah bakal dapat satu unit minibus Toyota Hiace. Di pasaran harga mobil itu Rp 425 juta sampai Rp 640 juta.

“Kami setuju adanya pengadaan mobil dari iuran wali murid, tapi caranya tidak kadal-kadalan seperti ini. Sangat tidak transparan. Sekolah malah seperti marketing Aqua saja. Tidak etis ini,” ujar Agus.

Wali murid yang tergabung dalam Forum Orang Tua/Wali Murid SMAN 2 Negeri Salatiga memulai perlawanan kecil atas kebijakan itu berupa tidak membayar iuran. Puncak perlawanan Agus dan rekan-rekannya dengan mengirimkan surat aduan dan tuntutan kepada kepala dan ketua komite SMAN 2 Salatiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Salatiga dan Polres Salatiga. Surat itu dikirim pada 15 Mei 2018.

Pada 24 Mei 2018, wali murid diundang ke sekolah, tapi Agus dan anggota forum enggan datang, karena hanya ditemui kepala dan ketua komite SMAN 2 Salatiga. “Kami inginnya ketemu dengan semua anggota komite. Ketua komite saja tidak cukup. Tapi tidak direspon,” ungkap Agus.

Perlawanan itu membuahkan hasil. Suratnya direspon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dengan mengirimkan tim ke SMAN 2 Salatiga pada Rabu (30/52018). “Saya turunkan tim ke SMAN Salatiga,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Gatot Bambang Hastowo melalui pesan Whatsapp, Rabu (30/5/2018), tanpa menjelaskan langkah selanjutnya usai tim turun.

Potensi Maladministrasi

Aduan ini jadi perhatian lembaga pengawasan publik, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Pihaknya memantau terlebih dahulu pemeriksaan yang dijalankan dinas. “Saya apresiasi gerak cepat dinas. Saya terus memonitor perkembangannya,” kata Sabarudin.

Dia menjelaskan, dasar hukum dalam mengambil kebijakan publik harus sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Apabila ada pelibatan masyarakat dalam kegiatan di sekolah, wajib dibahas bersama-sama dengan komite sekolah. Sebelum mengambil keputusan, satuan pendidikan wajib berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jawa Tengah. Sehingga, pelibatan masyarakat berupa partisipasi masyarakat harus jelas dan transparan. Tanpa prosedur itu, kebijakan sekolah dapat berpotensi terjadi maladministrasi,” kata Sabarudin.

Kepala SMAN 2 Salatiga, Wahyu Tri Astuti saat dikonfirmasi mengaku persoalan iuran Aqua galon akan diselesaikan, tapi dia tak menjawab pertanyaan apakah kebijakan itu bakal dicabut atau tetap dijalankan. “Masalah Aqua sudah kami koordinasikan kepada pihak terkait dan dalam proses penyelesaian,” kata dia singkat melalui aplikasi pesan Whatsapp.

Rupanya persoalan tidak hanya soal Aqua galon. Surat dari Forum Orang Tua/Wali Murid SMAN 2 Negeri Salatiga juga berisi tuntutan transparansi pengelolaan SPP atau kini dikenal dana Peran Serta Masyarakat (PSM) yang dua tahun terakhir tak transparan penggunaannya.

Saat ini PSM sudah turun dari semula pada bulan tahun ajaran baru 2017/2018 sejumlah Rp 250.000 per bulan menjadi Rp 175.000 per bulan per bulan April 2018. Penurunan itu melalui surat pemberitahuan Kepala dan Komite SMAN 2 Salatiga nomor 422.4/331 tanggal 2 April 2018. Rincian PSM saat ini berupa uang sekolah tunggal (UST) sebesar Rp 100.000, dana Wasana Warsa atau tabungan siswa Rp 50.000 dan layanan jasa air minum Rp 25.000.

Tuntutan penurunan PSM itu, kata Agus, merujuk Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Nomor 420/07417 tentang Pedoman Penggunaan Sumbangan dan Bantuan Peran Serta Masyarakat pada SMAN, SMKN dan SMKN Luar Biasa di Jawa Tengah. Dana PSM, kata Agus, harus diturunkan 60 persen dari nilai PSM yang ditetapkan pihak sekolah. Tapi selama dua tahun terakhir, tak ada audit terkait penggunaan dana PSM. Hal itu, menurut Agus, karena ada bongkar pasang kepengurusa komite.

“Kami menuntut adanya audit PSM oleh komite sekolah dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada seluruh wali murid pada akhir tahun ajaran 2017/2018. Bila ada penyimpangan agar dilanjutkan dengan penegakan hukum serta menghentikan dan mengganti kepala dan komite SMA 2 Salatiga,” kata Agus.

Dikonfirmasi terkait ini, Kepala SMAN 2 Salatiga, Wahyu Tri Astuti tak meresponnya. (ZAKKI AMALI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here