BERBAGI

Oleh Dhoni Zustiyantoro

REKENING bank aparatur sipil negara atau ASN bakal mendapat suntikan dana segar menjelang Idul Fitri tahun ini. Hal itu setelah pemerintah mengumumkan bakal menggelontorkan dana tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada abdi negara. THR dicairkan dengan besaran sama seperti take home pay atau gaji penuh selama sebulan. Untuk gaji ke-13, dibayar sebesar gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan kinerja.

Kita tahu pensiunan juga mendapat THR sebesar dana pension pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Tak tanggung-tanggung, total dana yang dialokasikan untuk THR dan gaji ke-13 mencapai Rp35,76 triliun.

Dana yang diberikan menjelang Idul Fitri yang jamak disebut THR sejatinya merupakan dana insentif. Kamus Besar Bahasa Indonesia V versi luring memaknakan insentif sebagai “tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kinerja; uang perangsang”. Hal itu pula yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana banyak kita baca dalam pemberitaan, bahwa kinerja ASN harus ditingkatkan setelah mendapat THR dan gaji ke-13 yang bakal ditransfer pada awal akhir Mei hingga awal Juni ini.

Namun, alih-alih meningkatkan kinerja setelah mendapatkan THR dan gaji ke-13 sebagaimana pesan Presiden, kita mafhum jika insentif tersebut bakal tandas hanya dalam hitungan hari menjelang dan setelah hari raya. Betapa tidak? Kebutuhan keluarga Indonesia untuk menghadapi Idul Fitri bisa dikatakan tak terprediksi lantaran mesti mengutamakan keinginan daripada kebutuhan.

Mari kita coba merincinya. Keluarga di kota besar mesti mengalokasikan dana tidak sedikit untuk mudik dan balik dari tempat perantauan di kota ke kampung halaman. Dana ini sebenarnya bisa dikurangi jika menggunakan moda transportasi massal. Namun, mereka tak memilih alat transportasi semisal bus, kereta, atau pesawat, alih-alih menggunakan kendaraan pribadi. Hal itu jadi primadona lantaran dinilai lebih praktis karena rute perjalanan, waktu tempuh dan istirahat, bisa didesain sesuai keinginan.

Di desa, moda transportasi pribadi ini juga untuk silaturahmi, menyambangi kerabat yang rumahnya berjauhan.

Jika tak cukup uang untuk membeli bekas apalagi baru, rental mobil bisa menjadi solusi. Namun, tetap saja dana yang dialokasikan untuk sewa selama beberapa hari mudik itu tidaklah sedikit.

Seorang pengusaha rental di Cililitan, Jakarta Timur, mengatakan bahwa Lebaran 2018 ini mematok dua kali lipat harga sewa dari hari biasa. Tarif mobil harian Toyota Avanza saat menjelang Lebaran naik menjadi Rp700 ribu per hari dari biasanya Rp350 ribu. Sementara paket sewa untuk 5 hari sekitar Rp3,5 juta, seminggu Rp4,2 juta, dan 10 hari Rp6 juta.

Selain itu, sebelum mudik kita juga mesti membeli pakaian baru dan buah tangan, tidak hanya untuk keluarga, namun juga kerabat dan tetangga. Sebelum mudik, kita menukarkan uang ratusan ribu hingga jutaan ke dalam nominal puluhan ribu di bank atau pinggir jalan raya untuk dibagikan kepada anak-anak di desa.

Alamak, betapa besar nian semua kebutuhan hanya untuk beberapa hari libur Lebaran!

Untuk itu, serep tabungan sudah jauh-jauh hari dipikirkan menjelang Ramadan tiba. Bagi pekerja yang bukan ASN, bulan Ramadan adalah waktu di mana mesti bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Itu karena tidak semua perusahaan memberikan insentif, terlebih bagi pekerja honorer atau buruh kontrak. Tak seperti ASN yang bahkan sudah pensiun pun masih mendapat gaji.

Terlepas dari spirit berbagi rezeki dan mendorong gerak ekonomi saat Idul Fitri, kita mesti mengkritisi pelanggengan konsumerisme dan penciptaan hedonisme yang dimungkinkan muncul melalui kebijakan THR. Kita juga tak berharap negara justru menjadi bagian dari pihak yang mendorong kedua hal itu.

Merujuk pengertian yang ditulis University of Wisconsin (2017), “Konsumerisme adalah paham yang menyatakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang sangat bergantung pada konsumsi dan kepemilikan, terutama barang material”.

Priyono (2003) menulis secara lebih cergas, bahwa, “Konsumerisme adalah konsumsi yang mengada-ada”. Sedangkan hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup (KBBI V versi luring).

Kita perlu membaca fakta yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa masyarakat Indonesia tergolong sebagai tipe masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi dalam perilaku konsumtifnya. Bila disandingkan dengan negara-negara lain yang pertumbuhan di sektor ekonominya cukup mapan dibandingkan Indonesia, seperti Skandinavia dan Swiss, Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan penduduk yang terbilang cukup konsumtif dari total 106 negara yang dijadikan sampel penelitian (Hasan, 2018).

Dalam tinjauan post culture, konsumerisme muncul dikarenakan terjadinya penyimpangan orientasi hidup di tengah komunitas. Dalam perkembangannya, orang tergerak untuk mengikuti pelbagai tren, yang lantas tidak lagi semata-mata memenuhi kebutuhan, tapi sudah keinginan. Motif ini lantas menjadi ajang meningkatkan status sosial serta memperoleh pengakuan dari sesamanya.

Ihwal tersebut, perkembangan teknologi, pesatnya pembangunan, dan industrialisasi memiliki andil terhadap perubahan motif perilaku konsumtif. Konsumerisme kemudian melahirkan watak masyarakat yang terikat dengan falsafah hedonisme.

Di kota, kita bisa melihat betapa industrialisasi mendidik masyarakat urban menjadi konsumtif. Menjelang Lebaran, tempat perbelanjaan menyuguhkan diskon besar-besaran, undian berhadiah, hingga program belanja midnight sale.

Setali tiga uang, laman belanja dalam jaringan pun sama halnya. Ada flash sale, program berbelanja dalam waktu singkat yang mengajak warganet berlomba mendapat barang idaman dengan harga murah hanya dalam hitungan menit.

Kecerdasan buatan dan analisis algoritma juga membaca keinginan pengguna internet dengan mudah. Setiap kali kita membuka media sosial, tawaran barang kesukaan langsung berceceran di depan mata. Teknologi mendidik kita untuk konsumtif, membeli barang yang diidamkan hanya dengan usapan jempol di layar gawai.

Sedangkan di sisi lain, setiap orang mendambakan kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Momen Lebaran mestinya menjadi kesempatan untuk reflektif dan kembali fitri, menekuri diri ke dalam dengan pengharapan menjadi insan yang lebih baik. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Kita tak perlu mengelak jika ketika Ramadan—saat di mana agama mengajak kita untuk menjalankan laku hidup prihatin, mengekang nafsu duniawi—justru saat itu pula pengeluaran seketika meningkat.

Tak hanya dalam tataran keluarga, realitas faktual itu tak terbantahkan dengan laporan semua media massa menjelang puasa yang mewartakan pemerintah tengah kelimpungan mempertahankan stok kebutuhan pangan.

Keinginan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah juga menjadi alasan pemerintah menggelontorkan dana Rp35,76 triliun itu. Logikanya, dengan memberi THR kepada ASN jelang Lebaran, mereka bakal membelanjakannya di daerah saat mudik. Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini hal tersebut, bahwa pertumbuhan pada kuartal II tahun ini bakal lebih baik setelah THR diberikan.

Dengan logika itu, maka selesai sudah. Masyarakat kita, dalam hal ini ASN dan pensiunan yang jumlahnya lebih dari 5 juta orang dan belum termasuk keluarganya, dari waktu ke waktu terus dididik memiliki sikap hidup konsumerisme. THR yang telah menjadi tradisi pantas dinanti dengan besaran yang fantastis. Penerimanya dibiasakan bahkan secara turun-temurun untuk menjadi seorang yang konsumerisme, membelanjakan dan menggunakan uang yang didapat untuk Lebaran.

Lagi pula, jika memang frasa “memacu pertumbuhan ekonomi” jadi alasan pemberian THR, kita perlu statistik memadai sejauh mana capaian itu? Konsumerisme mesti dilihat tak cuma dari segi hitungan perputaran uang, namun juga dampak psikologis dan sosiologis bagi ASN sebagai representasi citra negara.

Jika kembali kepada cita-cita Presiden di awal, sudahkah benar-benar terukur peningkatan kinerja itu—setelah berkali ulang negara membayar mahal THR untuk ASN?

Yang ada masyarakat terus mafhum terhadap kinerja ASN yang acap dinilai kurang cergas, lelet, dan terpatri pada jam kerja. Tak ayal jika hal itu memunculkan ujaran satire “bemental PNS”, bagi pegawai negeri sipil—sebutan sebelum beralih jadi ASN—yang kerja tak karuan.

Kita menanti THR benar-benar jadi sarana memacu kinerja, sebagaimana spirit yang terkandung dalam pemberian insentif, dan bukan melanggengkan konsumerisme.***

Dhoni Zustiyantoro, dosen Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here