BERBAGI
Ilustrasi masjid. (pixabay.com/serat.id)

serat.id- Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) khusus pekerja media melalui email splm.jateng@gmail.com sejak Jumat (8/6/2018) sampai tujuh hari pasca Idul Fitri 2018.

SPLM dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang mengingatkan pengusaha media untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada jurnalis dan pekerja media lainnya paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Itu artinya THR paling lambat harus diberikan pengusaha kepada pekerja pada hari Jumat (8/6/2018), terkait rencana Lebaran yang jatuh pada Jumat (15/6/2018),” kata Ketua Serikat Pekerja Lintas Media Jawa Tengah, Abdul Mughis, Minggu (10/6/2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 5 Ayat 4, THR wajib dibayar oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Merujuk peraturan menteri ketenagakerjaan tersebut, seluruh jurnalis dan pekerja media baik berstatus karyawan tetap maupun tidak tetap dalam hubungan industrial, berhak atas THR.

Pada pasal 2 ayat 2 tertulis, “THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

“Peraturan menteri tentang THR juga menegaskan sanksi berupa denda dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayar maupun yang terlambat membayar. Oleh karena itu, jurnalis dapat mengadukan pelanggaran atas kewajiban membayar THR ke pengurus AJI Semarang dan SPLM Jateng,” kata Mughis.

Adapun besaran denda yaitu sebesar 5 persen dari total THR yang wajib dibayar pengusaha. Denda ini tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar THR kepada buruh. Sementara sanksi administratif dimulai dari teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha.

Ketua AJI Semarang, Edi Faisol mengatakan, mengacu surat edaran Dewan Pers menjelang Hari Raya Idul Fitri 2018, semua pihak agar tidak melayani permintaan THR dari organisasi pers, perusahaan pers maupun organisasi wartawan.

Surat imbauan Dewan Pers, Nomor 264/DP-K/V/2018 berisi imbauan tak memberikan THR kepada jurnalis dan menolak bila ada permohonan dari jurnalis ditujukan kepada instansi pemerintah. Mulai dari Sekretariat Negara, Kapolri, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Dalam Negeri, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan perusahaan sampai kepala biro humas di instansi provinsi, kota dan kabupaten seluruh Indonesia.

Bila ada permintaan tersebut agar pihak yang dimintai menolak dan melaporkan kepada Dewan Pers, kepolisian atau AJI Semarang dan SPLM Jateng.

“Beban THR ada pada perusahaan media tempat jurnalis bekerja, bukan kepada instansi pemerintah atau swasta di luar tempat kerja,” kata Edi. (ALI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here