BERBAGI
Ilustrasi ikan. (Pixabay.com)
Ilustrasi ikan. (Pixabay.com)

Serat.id– Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah menolak Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2018, tentang pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Peraturan itu dinilai memperlambat laju ekspor ikan pada beberapa negara.

“Untuk menggenjot ekspor, PP Nomor 9 harus dipikirkan kembali, hal tersebut berkaitan dengan turunnyaa ekspor ikan hingga 10 persen saat kondisi normal, masih ditambah dengan peraturan pemerintah pusat yang baru,”  ujar Kepala DKP Jawa Tengah, Lalu M, di Semarang, Selasa 3  Juli 2018.

Menurut dia, penggunaan garam sebagai bahan baku utama untuk produksi ikan, ditambah dengan terjadinya anomali cuaca ekstrem semakin mempersulit eksportir ikan di Jateng. Selain itu akan mempengaruhi hasil tangkapan para nelayan.

“Dilarangnya penggunaan bahan baku ikan dan garam akan mempersulit pedagang ikan bagi mereka yang akan jual ke luar negeri, ditambah banyaknya eksportir ikan di Jateng belum siap dengan aturan baru,”  ujar Lalu menjelaskan.

Lalu menyebutkan, jika pemerintah pusat ingin mendongkrak laju ekspor seharusnya mengutamakan akses serta biaya yang terjangkau untuk para nelayan.

Tercatat hasil tangkap ikan terbesar di Jawa Tengah selama ini berada di kawasan Pelabuhan Tegalsari, Kota Tegal, Klidang Lor Batang, Bajumulyo di Kabupaten Pati dan Pelabuhan Rembang. (NIN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here