BERBAGI
Sejumlah warga sedang berdebat dengan anggota Satpol PP saat upaya penggusuran, Jumat 13 Juli 2018 pagi. (dok. LBH Semarang)
Sejumlah warga sedang berdebat dengan anggota Satpol PP saat upaya penggusuran, Jumat 13 Juli 2018 pagi. (dok. LBH Semarang)

Serat.id-Puluhan Warga Dusun Tambakrejo RT 5/RW 16 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, menghalau Satuan Polisi Pamong Praja (PP) yang akan menggusur pemukiman  mereka untuk normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT). Warga sempat adu mulut  dengan  Satpol PP karena tidak membawa surat penggusuran.

“Satpol PP gak bisa ngomong saat kami tanya surat perintah,” ujar Bonisih, salah satu Warga Tambakrejo, saat hendak digusur,  Jumat pagi, 13 Juli 2017.

Tercatat ada sekitar empat puluh Satpol PP datang ke kediamannya pada pukul 9.30 WIB dengan membawa linggis dan palu.  Anggota Satpol PP langsung mendatangi kediamannya dan mengeluarkan perlengkapan rumah tangga seperti meja,kursi, dan lemari pakaian.

Bonisih yang mengaku sudah tinggal di Tambakrejo sejak tujuh tahun lalu itu menjelaskan kepada Satpol PP yang akhirnya menyerah dan pulang pada pukul 11.00 WIB. Meski sebelum pulang sempat mengancam akan kembali lagi untuk menggusur kediamannya.

Bonisih berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang hedak menormalisasikan Kanal banjir timur mengganti pembongkaran dengan nilai layak. Ia beralasan kediaman yang ia bangun  menghabiskan biaya sebesar Rp 35 juta, meski ia tidak memiliki sertifikat tanah yang ditempati.

“Boleh dibongkar tapi harus  ada tali kasih,  ganti bangunan agarsaya tak tugi,” katanya.

Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Nico Andi Wauran, yang mendampingi warga menilai tindakan Satpol PP yang mengaku hanya mengacu perintah atasan sebagai bentuk maladministasi.

“Untuk menjalankan suatu kegiatan itu  harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Terdapat  asas keterbukaan dan asas kehati-hatian, harus berdasarkan dua hal itu jika tidak berdasarkan dua hal itu, namanya  mal administrasi, “ ujar Nico.

Nico menjelaskan 90 keluarga yang menempati lahan untuk normaliasi sungai itu seharusnya dapat diganti rugi dari Pemkot Semarang. Ia mengacu undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Selama pemerintah itu belum memberikan hak-hak warga belum memberikan kesjahteraan atau  jaminan kesejahteraan,  warga Tambakrejo akan tetap disini dan melawan pengusuran itu,” katanya. (LIL/NIN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here