BERBAGI
Warga Dusun Tambakrejo RT 5/RW 16 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, saat menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Rabu, 18 Juli 2018. Dok. LBH Semarang.

Serat.id,- Warga Dusun Tambakrejo RT 5/RW 16 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Koalisi Indonesia Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) juga mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.

“Saya berharap agar pemerintah bisa lebih adil terhadap warga dan aduan warga bisa disampaikan oleh Komnas HAM  kepada Pemkot Semarang,” ujar Marzuki, salah satu warga Tambakrejo, kepada serat, Kamis 19 Juli 2018.

Marzuki dan warga lain  melaporkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali Juana, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Semarang dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia  selama proses pembanguan proyek  Normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang.

Menurut Marzuki,  proses normalisasi KBT telah merencanakan merelokasi 90 Kepala Keluarga (KK) ke Rusunawa Kudu, Genuk, kota Semarang tanpa adanya ganti rugi. Ia menilai  letak Rusunawa yang  jauh dari laut akan menyulitkan warga  memenuhihak ekonomi yang mayoritas  berprofesi sebagai nelayan.

Saat mengadu ke Komnas HAM dan KPAI, warga menjelaskan adanya intimidasi yang dilakukan oleh utusan pelaksana proyek terhadap  ketua RT di kampungnya yang bernama, Rahmadi. “Rahmadi yang cukup vokal membela kami , pada Kamis, 12 Juli 2018 juga mendapat ancaman  oleh dua orang yang mengaku utusan dari proyek,” kata Marzuki, menjelaskan.

Intimidasi dilakukan degan cara menekan agar warga segera meninggalkan Tambakrejo. Termasuk kehadiran 40 Satpol PP pada Jumat, 13 Juli 2018 di kediaman warga yang dinilai membuat  resah 114 anak-anak  yang masih tinggal di sana.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan aduan warga Tambakrejo sudah diterima oleh Komnas HAM dan akan menjadi prioritas penanganan. “Kalau isu penggusuran itu menjadi prioritas penanganan artinya kami coba prosesnya secepatnya,”  ujar Beka.

Komnas HAM akan melakukan verifikasi dengan pihak yang diadukan agar menemukan fakta di lapangan.

“Kami pertama harus memverifikasi pengaduan  Komnas HAM dan yang kedua akan mencoba mencarikan keterangan kepada pihak yang diadukan seperti Pemkot Semarang, dan Satpol PP Semarang,dan pihak lain yang terkait,” kata Beka menjelaskan.

Stelah itu Komnas HAM akan  konfirmasi ke pengadu apakah sesuai dengan fakta di lapangan. Beka berharap  lembaganya dapat menengahi permasalahan antara warga Tambakrejo dengan Pemkot Semarang.

“Masyarakat tidak boleh dikurangi hak-haknya artinya bahwa harus ada titik temu antara masyarakat yang terdampak dengan Pemerintah Kota Semarang,“ katanya. (LIL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here