BERBAGI
rusdi mathari
Jurnalis dan penulis Rusdi Mathari (1967-2018). (Foto twitter @rusdirusti)

Rusdi Mathari (1967-2018) yang akrab disapa Cak Rusdi menyorongkan pertanyaan dengan pernyataan menohok. Dengan gagah, penulis dan jurnalis kelahiran Situbondo, Jawa Timur ini dia bilang, “Jurnalisme bukan monopoli wartawan.” Ada nada pemberontakan yang gamblang pada tatanan kewartawanan yang telah mapan dengan ciri khasnya pada industrialisasi media.

Seakan dia mengatakan, dunia jurnalisme milik segenap warga tanpa perlu tetek bengek institusi bisnis dan selembar kartu pers. Ia hidup dan dihidupi oleh orang per orang. Kekuatan jurnalisme bukan dari besarnya sebuah media, tetapi karya jurnalis.

Industri media membentuk persepsi masyarakat akan kebenaran. Pembaca garis keras yang terlanjut fanatik pada satu media akan setia menanti ‘kebenaran’ yang diproduksi sekalipun bias dan keliru menggambarkan sebenar-benarnya fakta di lapangan. Hegemoni kebenaran jurnalistik ini yang dilawan Cak Rusdi.

Kita bisa menyodorkan pertanyaan lain mengenai sosok wartawan? Apakah benar ia memonopoli jurnalisme? Jawaban atas pertanyaan ini memberi bingkai tentang posisi wartawan dalam kredo Cak Rusdi.

Semua orang bisa berpendapat atas nama kebebasan dengan membingkai sosok wartawan. Ciri utamanya terletak pada tiga hal, yakni mengumpulkan informasi, menulis dan menerbitkannya.

Nilai lebih disematkan Cak Rusdi pada profesi wartawan melalui kekhidmatan pada pembelaan kebenaran yang didekati secara jurnalistik. Memberi ruang suara bagi yang tak bisa bersuara. Membuka tirai gilap dari peristiwa.

Daya Tahan Verifikasi

Saya bukan teman, sahabat dan kolega Cak Rusdi. Ketemu saja tidak pernah. Perjumpaan kali pertama melalui bacaan prosa jurnalisme mengenai konflik Ahmadiyah di Sampang, Madura.

Saya tak banyak membaca karya Cak Rusdi. Tapi satu tulisan itu menunjukkan siapa sesungguhnya yang dimaksud sebagai wartawan.

Dia cerita untuk satu laporan saja perlu mewawancarai puluhan orang secara maraton. Seorang diri di tengah sentimen warga setempat kepada pendatang, dia justru mengenalkan diri sebagai jurnalis lepas (freelance journalist). Dan hasil liputannya mampu membuat orang menoleh kepadanya. Para narasumber di dalam liputan itu meminta wawancara ulang.

Cak Rusdi mengambil peran paling keras untuk melihat konflik. Dia lepas dari jebakan monopoli kebenaran jurnalisme dengan turun ke lokasi menemui puluhan narasumber, alin-alih ia hanya meminta narasumber sekunder berupa pejabat untuk bersuara.

Itu hanya satu laporan. Belum lagi karya-karyanya yang sekarang ini telah terdokumentasikan dengan baik. Kredo jurnalismenya memantik pertanyaan lain. Apakah benar wartawan memonopoli kebenaran jurnalisme?

Konteks pertanyaan ini bisa diawali dari kondisi bisnis pers saat ini yang sedang ‘cantik-cantiknya’—meminjam istilah lirik Payung Teduh. Data terakhir Dewan Pers menunjukkan ada 43.300 media online, 2.000 media cetak, 647 media radio dan 523 media televisi di Indonesia.

Memang 10 tahun reformasi, kebebasan pers jadi capaian penting. Tak terelakkan lagi, kebebasan pers tak tersentuh oleh tangan jahil politikus yang akan merevisi undang-undangnya, karena akan dicap antireformasi.

Dari data kasar ini saja sudah bisa terbayang berapa puluh atau ratus ribu wartawan yang saban hari memproduksi berita. Jurnalisme telah menjadi ladang pekerjaan baru yang terus berkembang. Terutama pada medium online. Persaingan memperoleh ‘kue’ tak terelakkan.

Pada titik ini bisnis pers kadang jadi banal. Kritik tajam dengan analogi mahluk halus masih hangat dalam perbincangan insan media. Apa yang sedang kita saksikan ini lalu coba dilihat Cak Rusdi dari sudut pandang baru.

Dia mau membawa jurnalisme turun ke gelanggang daripada terus-terusan di menara gading yang seolah membuat media berjarak dengan realitas dan pembaca lalu melanggengkan monopoli. Tapi tak banyak yang peduli dengan konsep baru mengenai wartawan yang tanpa perlu institusi bisnis.

Apa yang disebut wartawan memang memicu perdebatan. Bang Azul (Arif Zulkifli), Pemred Majalah Tempo, pernah terlibat debat sengit dengan seorang mahasiswa. “Mahasiswa bilang sudah tidak percaya media mainstream. Lalu berpaling ke jurnalisme warga.”

Baku argumen berlanjut pada analogi praktik di lapangan. Azul menyodorkan amsal, “Ada sepeda motor tergeletak di pinggir jalan. Dan ada orang di sampingnya. Siapa pun yang punya ponsel berkamera dan akun medsos pasti langsung mengambil gambar dan mengabarkan. Mereka ini bisa dibilang wartawan. Gampang sekali kan jadi jurnalis.”

“Tapi hasil akhirnya bisa berbeda dengan adanya verifikasi. Ini yang membedakan jurnalis warga dengan wartawan. Mungkin wartawan sedikit telat datang ke lokasi. Tapi disiplin verifikasi menentukan sebuah berita. Jurnalis warga bisa saja bilang tabrak lari pada saat kesempatan pertama mengunggah. Tapi wartawan bisa punya versi lain, misalnya lelaki yang tersungkur ternyata teroris yang jadi buronan.”

Menurut Azul, jurnalisme warga dengan medium medsosnya perlu ‘ditemani’ wartawan untuk memverifikasi peristiwa. Keduanya tak harus saling memunggungi, tapi bekerjasama untuk mengabarkan berita dengan kadar kebenaran nyaris sempurna.

Begitulah Azul menceritakan momen debat yang mengambarkan kerja wartawan saat ini. Urat-urat di lehernya kelihatan jelas kalau bicara soal verifikasi yang jadi elemen dasar jurnalisme. Di majalah yang dia pimpin, verifikasi punya derajat tinggi. Data dan informasi yang masuk ke meja redaksi harus melewati verifikasi berlapis-lapis untuk bisa dikatakan layak jadi topik utama.

Melawan Hegemoni

Cak Rusdi tentu bukan hendak bicara soal jurnalisme warga yang nirverifikasi. Dia tak mungkin bisa buat laporan soal Ahmadiyah di Sampang bila mengabaikan verifikasi. Kunci keberhasilannya justru terletak pada daya tahan memverifikasi tanpa lelah.

Apa yang kini jadi kredonya bertumpu pada dua hal. Alasan pertama, perlawanan gurita industri media. Istilah yang digunakan khas dunia bisnis. Monopoli berarti menutup akses jurnalisme pada selain wartawan yang dikendalikan industri media.

Keberadaan sosok jurnalisme warga mampu menjadi solusi atas praktik monopoli. Sepanjang prosedur verifikasi dijalankan, jurnalisme warga bisa jadi jalan keluar atas monopoli jurnalisme.

Jurnalisme warga berjalan tanpa struktur modal yang kuat. Pola pendanaan tak jelas dan infrastruktur bisnisnya rapuh bahkan tanpa bentuk. Ini harus diakui. Berapa banyak media warga yang kembang kempis. Seolah jumlahnya gigantik dari segala jenis medium. Tapi, ia hanya menikmati sedikit kue iklan dan pendanaan.

Namun, yang patut dibanggakan dari jurnalisme warga adalah ia punya modal lain: waktu, tenaga dan pikiran. Modal yang melekat di dalam setiap insan tanpa harus jadi jurnalis. Semua orang punya modal awal yang sama. Tapi tentu modal dana ini akan menentukan pada akhirnya. Dengan modal pas-pasan inilah, Cak Rusdi mau menjebol monopoli dunia jurnalisme.

Alasan kedua, bertumpu pada kesetiaan nilai-nilai jurnalisme yang diperjuangkan Cak Rusdi. Saya membaca obituari Cak Rusdi yang ditulis orang-orang dekatnya menunjukkan betapa besar gairah berjalan di jalan lurus. Ia tak memberi ruang sekecil apapun pada intervensi pemberitaan. Ruang pemberitaan selalu dijaga dengan semangat independensi.

Semangat itu yang barangkali hendak ditularkan kepada jurnalis warga. Sesungguhnya tiada beda antara satu jurnalis dan lainnya, sehingga tak ada lagi monopoli jurnalisme. Semua orang dengan mudah bisa jadi jurnalis tanpa harus berpikir soal bentuk perusahaan dan manajemen dan model pendanaan.

Cak Rusdi hendak mengembalikan elemen yang mulai hilang dari industri media yakni verifikasi dan independensi melalui kredo yang akan jadi legenda: #jurnalismebukanmonopoliwartawan. (ZAKKI AMALI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here