BERBAGI
Kincir pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin digabungkan dengan panel surya untuk menerangi desa di Pantai Baru, Srandakan, Bantul. (Foto kontributor Serat.id Tommy Apriando).

Serat.id- Awal Juli 2019, Greenpeace Indonesia bahkan masyarakat Kabupaten Sidrap menyambut baik peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) Sindenreng Rappang, yang diresmikan Presiden Joko Widodo. Pembangkit energi ramah lingkungan berkapasitas 75 Megawatt tersebut mampu menerangi 75.000 rumah baru.

Didit Haryo, Juru Kampanye Energi Bersih Greenpeace Indonesia mengatakan, ini merupakan wujud nyata bagaimana energi listrik bisa dihasilkan dengan bersih tanpa merusak lingkungan di Indonesia.

Ia berharap, proyek pembangkit ramah lingkungan tidak menjadi yang pertama dan terakhir, namun akan terus berlanjut dan menggantikan pembangkit listrik yang masih mengandalkan sumber sumber energi kotor seperti batubara yang sayangnya masih mendominasi di Indonesia.

Kata Didit, tidak seperti pembangkit berbahan energi kotor seperti PLTU Batubara, PLTB ini bebas dari berbagai hal buruk. Antara lain bebas polusi udara, konflik masyarakat, konflik lahan dan perusakan laut dan terumbu karang.

“Pemerintah harus mengutamakan pengembangan dan pembangunan proyek energi bersih seperti ini untuk masa depan Indonesia,” kata Didit Haryo.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi luar biasa besar dalam hal energi terbarukan. Indonesia punya garis pantai kedua terpanjang di dunia, dimana PLTB ini bisa dibangun tidak hanya di pesisir namun juga di lepas pantai. Indonesia juga memiliki paparan sinar matahari sepanjang tahun yang bisa untuk pembangkit tenaga surya skala besar maupun skala atap rumah.

Baca juga: Saatnya Indonesia Beralih ke Energi Terbaharukan

Indonesia punya ribuan sungai-sungai kecil untuk membangun pembangkit mikrohidro. Potensi inilah yang harus dilirik dan dikembangkan. Investasi dalam sektor ini tidak hanya akan berdampak baik bagi lingkungan, namun juga penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Pengoperasian PLTB Sidrap harus menjadi langkah awal Indonesia untuk bebas dari ketergantungan terhadap bahan bakar kotor batubara dan menjadikan udara dan laut kita bebas dari polusi,” ajak Didit.

Kata Didit, polusi udara menjadi akan terus menjadi ancaman bagi kita semua jika pembangunan PLTU Batubara masih terus direncanakan. Teknologi energi bersih sudah ada dan tersedia, Indonesia hanya membutuhkan komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk lepas dari batubara.

Menilik target nasional pemerintah memimpikan porsi energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik bisa mencapai 23 persen pada 2025.

Namun, hingga akhir tahun lalu, porsi EBT baru mencapai 12,15 persen dari total energi primer pembangkit listrik dengan kontribusi tenaga air yang mendominasi lebih dari separuh capaian tersebut.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, selain masalah pembangunan pembangkit listrik EBT yang membutuhkan investasi yang besar, hadir pula persoalan keberlanjutan operasional pembangkit EBT, terutama yang berskala kecil.

Pada pertengahan Desember 2017 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil pemeriksaan terkait dengan Proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tengah dikerjakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dari hasil pemeriksaaan BPK ditemukan 142 proyek mangkrak dengan total nilai Rp 1,17 triliun.

Namun, Rida membantah tudingan tersebut. Pasalnya, seluruh pembangunan proyek EBT telah diselesaikan. Rida mengungkapkan, sejak tahun 2011 hingga 2017, pihaknya telah membangun 686 unit pembangkit listrik EBT dengan nilai Rp 3,01 triliun, tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 126 unit kegiatan senilai Rp 1,044 triliun belum diserahterimakan ke pemerintah daerah  dan 68 kegiatan di antaranya senilai Rp 305 miliar mengalami kerusakan ringan dan berat. Kerusakan ringan itu berupa penurunan kapasitas produksi pembangkit listrik dari daya optimumnya.

Tahun ini, pemerintah mengkaji untuk melakukan kerja sama swakelola sebagai upaya perbaikan agar tidak lagi terjadi gagal lelang. Adapun anggaran untuk perbaikan naik menjadi Rp 17,68 miliar.

Solusi Tekan Pembengkak
an Subsidi Energi Fosil

Tahun ini, anggota kelompok Bank Dunia, International Finance Corporation/IFC akan mengalokasikan dana sekitar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun untuk mendukung perkembangan investasi sektor energi baru dan terbarukan/EBT di Indonesia. Dana ini digunakan khusus untuk membantu pihak swasta dalam mengembangkan infrastruktur EBT di Indonesia.

Country Manager IFC Untuk Indonesia, Malaysia dan Timor Lester Azam Khan mengatakan alokasi itu naik dari tahun 2017 yang mencapai US$ 700 juta. Kata Azam Khan, dalam keterangan tertulisnya, pihaknya telah melihat bagaimana bisnis swasta dapat membantu memacu pengembangan dan investasi dalam peluang energi bersih, dan energi terbarukan di Indonesia.

“Bantuan ini diberikan sektor swasta untuk pemerintah diberikan langsung Bank Dunia. Dana ini juga diberikan karena selama ini pihak swasta yang menjalankan proyek energi baru mengalami kendala kebijakan yang ada, seringkali terjadi hambatan,” kata Azam Khan.

Pihaknya mengambil peran penting dalam pengembangan sektor energi terbarukan. Ia menilai pengembangan EBT di Indonesia sangat diperlukan, karena potensi EBT di Indonesia besar. Bahkan cadangan panas bumi di Indonesia bisa 40persen dari cadangan di dunia.

Sementara itu, Bramatya Saputro, pegawai Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dalam esai pribadinya mengatakan, Indonesia masih tergantung dengan energi fosil. Hal ini tentu akan semakin bedampak pada tingginya subdisi energi.

Dalam APBN-P 2014 disepakati besaran subsidi energi sangat fantastis hingga mencapai Rp 350,31 triliun (anggaran subsidi BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp246,49 triliun, sedangkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp 103,81 triliun).

“Proporsi subsidi energi yang sebagian besar dinikmati orang-orang kaya tersebut kini mencapai 22 persen terhadap total APBN,” kata Bramantya.

Lanjutnya, salah satu fokus bidang investasi dari PIP adalah program pembangunan yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah energi terbarukan.

Pada tahun 2012, PIP mulai fokus pada pembiayaan mini hydro dan menerima mandat untuk mengelola dan melaksanakan Fasilitas Dana Geothermal. Pada tahun 2013, PIP juga berfokus pada efisiensi energi dan biomassa, terutama limbah menjadi energi.

“PIP akan fokus pada sektor energi terbarukan yang lebih luas, termasuk tenaga surya, tenaga angin, serta transportasi bersih dan pengelolaan air,” katanya.

Lanjutnya, ketenagalistrikan merupakan salah satu target investasi PIP pada proyek infrastruktur guna mempercepat laju ekonomi dan transaksi bisnis bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, investasi PIP pada proyek ketenagalistrikan juga mendukung percepatan program sejuta listrik pemerintah. Khusus untuk ketenagalistrikan, sumber daya kelistrikan berasal dari pembangkit listrik dengan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air (hydro power), pembangkit listrik tenaga gas, maupun sumber energi listrik lainnya yang ramah lingkungan.

“Energi terbarukan jadi solusi menekan subdisi energi fosil di negeri ini,” katanya. (*)

Kontributor Serat.id: Tommy Apriando

Editor: Zakki Amali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here