BERBAGI
Sarasehan kesehatan terkait lokalisasi Sunan Kuning di Balai RW 4, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Kamis, 2 Agustus 2018. (Anindya Putri)

Serat.id- Rencana penutupan lokalisasi legal di Kota Semarang pada tahun ini membuat para penghuni tempat prostitusi tersebut resah lantaran akan kehilangan pekerjaan dan menimbulkan dampak baru tak terkendalinya penyakit HIV/AIDS.

Penutupan lokalisasi terkait dengan rencana Pemerintah Kota sebagai tindak lanjut Presiden Joko Widodo Indonesia Bebas Prostitusi 2019.

“Penutupan lokalisasi akan menimbulkan dampak tersebarnya penyakit HIV AIDS serta kehilangannya lapangan pekerjaan bagi para pekerja seks komersil (PSK),” kata Ketua Resosialisas Argorejo,Suwandi, Kamis 2 Agustus 2018.

Selama ini lokalisasi Sunan Kuning di bawah Resosialisasi Argorejo dipandang sebelah mata oleh masyarakat, namun di balik itu semua sebenarnya mampu mengendalikan penyakit kelamin menular dengan adanya sosialisai kesehatan seperti adanya tes Voluntary Counselling and Testing (VCT) dan skrining untuk menekan penyebaran penyakit menular seperti HIV AIDS.

“Jika SK ditutup pemerintah harusnya berpikir ulang karena orang-orang yang dipandang sebelah mata akan bertebaran di jalanan, sehingga tidak akan bisa dikendalikan di satu tempat seperti salah satunya SK ini,” imbuh Suwandi.

Jika lokalisasi SK ditutup, kata Suwandi, Pemkot Semarang harus memikirkan serta memanusiakan para penghuni SK yang selama ini menggantungkan hidupnya di lokalisasi tersebut.

Ia mengaku pihaknya telah melakukan pembekalan pelatihan ketrampilan yang dirasa kurang cukup untuk bekal masa depan mereka.

“Mayoritas para pekerja di sini adalah korban KDRT dan juga tulang punggung keluarga. Jika hanya bekal pelatihan saja dan tidak ada modal usaha sama saja mereka harus memutar otak untuk cari uang lebih lagi,” kata Suwandi.

Sementara itu, Ketua Lentera Asa, NGO bidang kesehatan, Ari Kristiadi, membeberkan pihaknya masih terus mengupayakan supaya rencana penutupan itu batal.

“Hari ini kami kumpulkan sejumlah NGO dan perwakilan para penghuni, agar paham manfaat cek kesehatan. Mudah-mudahan pemkot tergerak untuk mengkaji rencana penutupan resosialisasi pada 2019,” kata Ari.

Salah seorang penghuni SK, dengan insial EN menuturkan keberatan jika lokalisasi ditutup. Ia sudah bekerja selama enam tahun di lokalisasi tersebut serta menggantungkan hidupnya di sana sebagai wanita tunasusila.

Ia mengaku terpaksa bekerja sebagai PSK lantaran menjadi korban poligami serta menjadi tulang punggung keluarga.

“Saya ini orang perantauan, karena bingung harus bekerja apa akhirnya saya terpaksa memutuskan untuk menjadi WTS, karena tidak ada ketrampilan serta ijazah. Ditambah lagi harus menghidupi dua anak,” tutur En.

Saat ini penghuni SK sendiri yang masuk dalam anggota berjumlah 486 anggota dari 177 wisma. Mereka menjalani tes kesehatan VCT setiap tiga bulan sekali, skrining kesehatan dua minggu sekali serta pelatihan ketrampilan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here