BERBAGI
Ilustrasi media (pixabay.com)

Serat.id- Pengurus Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) empat kota yakni Semarang, Purwokerto, Surakarta dan Yogyakarta bersikap terkait pelaporan Zakki Amali, pemred Serat.id oleh pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Koordinator Bidang Advokasi AJI Semarang, Aris Mulyawan meminta Polda Jawa Tengah menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menyelesaikan kasus perselisihan pemberitaan.

“Pemberitaan Serat.id tentang dugaan plagiat Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga Indonesia untuk memperoleh informasi,” kata Aris

Hal itu, lanjut dia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu hal tersebut juga diatur dalam UU Pers.

Serat.id telah memberitakan investigasi dugaan plagiat Rektor Unnes dalam empat laporan yang terbit pada 30 Juni 2018. Kemudian, secara kontinu memberitakan sanggahan dari pihak Unnes.

Lalu pada 21 Juli 2018, Rektor Unnes melaporkan Zakki Amali jurnalis Serat.id ke Polda Jawa Tengah terkait Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Laporan Serat.id itu adalah produk pers atau karya jurnalistik. Laporan itu harus dilihat sebagai upaya pers nasional untuk memenuhi hak konstitusional warga negara memperoleh informasi,” imbuh Aris.

Dalam siaran pers tertulis, Kepala UPT Humas Unnes Semarang, Hendi Pratama mengatakan, menolak anggapan bahwa Unnes tidak menghormati UU Pers dan Dewan Pers. Malah sebaliknya. Unnes turut mendukung usaha Dewan Pers untuk mengedukasi masyarakat untuk turut mengembangkan iklim jurnalistik yang sehat di Indonesia.

Selain itu, Hendi menjadikan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 371/DP/K/VII/ 2018 (tentang pentingnya identifikasi media) sebagai alasan mereka tak menggunakan hak jawab kepada Serat.id.

Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria mengatakan, penentuan sebuah berita layak disebut produk jurnalistik atau tidak, bukan berdasarkan status badan hukum media dan sertifikat UKW. Produk jurnalistik bisa dihasilkan oleh siapapun selama memenuhi kaidah jurnalistik dan kode etik jurnalistik (KEJ).

Anang melanjutkan, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam artikel berjudul Profesional, Abal-Abal, dan Hoaks yang diterbitkan Jurnal Dewan Pers Edisi 14 pada Juli 2017 menjelaskan empat kuadran media di mana kuadran I dan II adalah media yang bisa dipercaya.

Kuadran I berisi media-media mainstream yang terverifikasi. Kuadran II berisi media komunitas, media keagamaan, media pers mahasiswa, media kehumasan, dan lain-lain termasuk media yang sedang dalam tahap rintisan maupun media yang baru terdata di Dewan pers dan belum dinyatakan lolos verifikasi.

“Dalam hal ini Serat.id jelas masuk dalam kuadran II sebagai media rintisan. Yosep juga menyatakan Dewan Pers bertugas menjaga keberadaan media-media yang ada di wilayah kuadran II dan semua pengaduan terkait pemberitaan yang dibuat oleh media di kuadran II harusnya diselesaikan melakui mekanisme UU No 40/1999,” kata Anang.

Selain itu, Aris mengatakan, terkait sengketa pemberitaan sudah ada jalur penyelesaian melalui mekanisme di Dewan Pers. Hal ini berpedoman pada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

“Semestinya, sengketa pemberitaan dilaporkan ke Dewan Pers dan akan diselesaikan dengan mekanisme UU Pers,” imbuh Aris. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here