BERBAGI
Sebagai aktivis BEM, Julio mengadvokasi protes uang pangkal yang dilakukan mahasiswa Unnes pada tahun 2016. Selain itu ia juga mengadvokasi kebijakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbayar tahun 2017, sedangkan tahun 2018 ini ia terus menggelorakan protes kebijakan biaya kuliah mahal yang dikeluarkan oleh kampusnya berupa kenaikan uang pangkal yang nilainya Rp 5 juta hingga Rp 25 juta.

Hari-hari mulai dirasakan berbeda dalam kehidupan Julio Belnanda Harianja, mahasiswa semester X  Universitas Negeri Semarang (Unnes). Ia yang tercatat sebagai aktivis di kampus kini menerima sangsi skorsing  yang langsung ditandatangani wakil rektor I di kampusnya, terhitung sejak  4 juli 2018 lalu. Julio tak mampu melanjutkan penulisan skripsi yang seharusnya digarap pada semester ini.

Baca juga: SK Skorsing Cacat Hukum, Julio Gugat Rektor Unnes ke PTUN

“Saat ini saya lebih banyak waktu diskusi dengan teman-teman mahasiswa di luar kampus,” ujar Julio, saat ditemui Muhammad Shofi Tamam,  dari tim belajar bersama Serat, Minggu malam, 15 Juli 2018.

Kepada Serat ia menjelaskan menjadi mahasiswa bukan hanya soal akademik, namun juga aktif dalam kegiatan nonakademik, termasuk advokasi kepada masyarakat dan membantu menyelesaikan  persoalan publik. “Karena mahasiswa nantinya akan terjun ke masyarakat,” kata Julio menjelaskan.

Tak disangka aktivitasnya itu justru menjadi petaka skorsing  yang  ia alami saat memasuki semester X. Tercatat Julio aktif di kampus mulai dari diskusi dan kajian di perkuliahan, pada tahun 2015 ia mencalonkan diri sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, namun kalah suara.

Pada periode berikutnya ia ditarik menjadi Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma) BEM KM UNNES, tahun 2016. Semenjak itu Julio fokus pada tugas pokok dan fungsinya seperti permasalahan mahasiswa, termasuk melakukan uji banding Uang Kuliah Tunggal (UKT ) dan juga kesejahteraan mahasiswa.

“Saya juga banyak mendengar permasalahan-permasalahan mahasiswa, pemutusan kontrak cleaning service, permasalahan PGSD Tegal, dan juga permasalahan KKN Berbayar,”  ujar Julio mengisahkan kerja saat menjadi menteri advokasi.

Skorsing yang ia alami berawal saat ia bertugas mengadvokasi protes uang pangkal yang dilakukan mahasiswa Unnes pada tahun 2016. Selain itu ia juga mengadvokasi  kebijakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbayar tahun 2017,  sedangkan tahun 2018 ini ia terus mengelorakan protes kebijakan biaya kuliah mahal yang dikeluarkan oleh kampusnya berupa kenaikan uang pangkal yang nilainya Rp 5 juta hingga Rp 25 juta.

Baca juga: Solidaritas Kawan Seperjuangan, Mempertanyakan Sikap BEM Unnes

Julio menilai  kebijakan uang pangkal yang tinggi itu menghambat akses warga negara untuk belajar di perguruan tinggi.  Ia menolak monopoli  pendidikan bagi orang yang punya uang dan kaya. “Maka uang pangkal di perguruan tinggi harus dihapus karena menghambat masyarakat kurang mampu untuk menimba ilmu di perguruan tinggi,” kata Julio menjelaskan.

Advokasi yang ia lakukan tak hanya melalui mimbar dan protes ke rektorat, tapi Julio dikenal mengkampanyekan tolak uang pangkal mahal lewat media sosial. Di akun facebooknya dan instagram ia sering mengungah status protes yang ditujukan ke kampus.

Hal ini menjadi alasan Unnes menskorsing Julio, yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor    304/P/2018 diteken oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Rustono.  Dalam SK itu Julio diduga keras melakukan pelanggaran berat berupa memicu dan atau menghasut yang menimbulkan keonaran.

Julio dinilai melanggar pasal 8 ayat (3) huruf O peratran rektor nomor 19 tahun 2016, tentang etika dan tata tertib mahasiswa Unnes.

Pembungkaman Perjuangan Mahasiswa

Kepada Serat.id Julio menilai skorsing itu tak layak ditimpakan kepada dirinya. Menurut dia keputusan skorsing sebagai upaya kampus membungkam perjuangan mahasiswa.

“Dengan kasus skorsing saya ini, saya minta Rektor dan Birokrat harus bertaubat dan segera mencabutnya, karena SK Skorsing itu cacat hukum atau cacat yuridis karena masih terduga dan belum terbukti,” kata Julio menjelaskan.

Baca juga: Mahasiswa Skorsing Unnes: Saya Sudah Minta Maaf, Tapi Di-PHP

Ia berencana menggugat putusan kampus itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu ia juga sudah mengadukan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM).

Kepala UPT Humas Unnes, Hendi Pratama, mengaku lembaganya sudah menanggapi surat dari Komnas HAM. “Ya betul, Komnas HAM memang sudah menyurati kami, Unnes juga sudah membalas surat tersebut seperti yang tadi saya beri lampiran ke masnya,” kata Hendi saat diwawancari oleh tim Serat pada Jumat sore, 20 Juli 2018.

Hendi mengaku memberikan bukti-bukti ujaran kebencian dari Julio berupa beberapa kertas cetakan screenshoot bergambar status Julio di media sosial yang diduga berisi ujaran kebencian. (*)

Penulis: MUHAMMAD SHOFI TAMAM

Editor: Edi Faisol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here