BERBAGI
Ilustrasi pegunungan. (pixabay.com)

SEMARANG- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di kawasan Pegunungan Kendeng harus menjadi perhatian dalam revisi Perda Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) 2009-2029.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah M Hendri Wicaksono mengatakan, pada April 2017 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan KLHS “Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan”.

“Perlu dipahami KLHS dalam RTRW adalah untuk merekomendasikan pemanfaatan dan pengelolaan sebuah kawasan secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Terutama untuk wilayah-rawansengketa dan konflik sumber daya alam,” ujarnya dalam rilis kepada serat.id, Kamis, 27 September 2018.

Dia melanjutkan, dengan melihat urgensi dari KLHS tersebut, konsekuensinya raperda ini harus juga memperhatikan seluruh KLHS yang ada. Berdasar KLHS tersebut ada temuan beberapa kebijakan, rencana, dan program (KRP) ada yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup.

“KLHS merupakan salah satu instrumen untuk pencegahan pencemaran, atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata anggota Komisi C DPRD Jateng ini.

FPKB sendiri, kata dia, telah mengajak semua kalangan untuk berdiskusi mengenai raperda RTRW tersebut. “Kita ajak para pemangku kebijakan untuk mengkritisi raperda ini sebelum dilakukan finalisasi agar ke depan tidak timbul persoalan,” ungkapnya.

Terkait dengan konsep ideal RTRW, lanjut dia, juga harus mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem lingkungan. “Sehingga dapat memunculkan RTRW yang bisa memunculkan alternatif-alternatif rekomendasi kebijakan,” kata Ketua Garda Bangsa PKB Jateng ini.

Di sisi lain, imbuh dia, dalam membahas raperda RTRW ini juga harus menengok kepada UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Dalam implementasinya masih terdapat kendala misalnya konflik antara undang-undang wilayah pesisir yang lama tahun 2007 dan yang baru tahun 2014,” imbuh dia. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here