BERBAGI
Tim Advokasi mendampingi Julio menerima bukti kelengkapan berkas gugatan SK Rektor Unnes di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jalan Abdurrahman Saleh, Semarang Barat, Kota Semarang, Kamis, 4 Oktober 2018. (Dokumentasi Tim Advokasi/Serat.id)

Serat.id- Julio Belnanda Harianja, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) angkatan 2013 menggugat Rektor Unnes, Prof Fathur Rokhman ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Objek gugatan berupa Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 304/P/2018 tentang Pemberian Sanksi Akademik Bagi Mahasiswa atas nama Julio Belnanda yang ditandatangani Wakil Rektor I, Prof Rustono pada 29 Juni 2018.

Pendamping hukum Julio dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Tengah, Abdul Nafi Alfajri mengatakan, perkara ini sudah didaftarkan ke PTUN Semarang pada Senin, 1 Oktober 2018. Setelah diperiksa panitera PTUN Semarang pada Kamis, 4 Oktober 2018, berkas dinyatakan lengkap.

“Gugatan perkara yang kita ajukan sudah diterima pihak PTUN. Kini tinggal menunggu surat pemanggilan untuk kedua belah pihak,” ungkapnya kepada Serat.id usai mendatangi kantor PTUN Semarang di Jalan Abdurrahman Saleh, Semarang Barat, Kota Semarang, Kamis, 4 Oktober 2018.

Julio didampingi PBHI Jateng dan LBH Semarang yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokratisasi Kampus. Pendamping hukum dari LBH Semarang, Rizky Putra Edry mengatakan, SK itu cacat hukum, karena tidak dijelaskan mengenai detail perbuatan Julio. Dia hanya disanksi dengan ‘dugaan’ memperbuat sesuatu yang menimbulkan keonaran.

“Julio dikekang hak atas pendidikannya dengan hanya berdasarkan dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa Unnes. Tidak pernah dijelaskan di dalam SK itu mengenai kapan, di mana, serta apa bentuk perbuatan yang dilakukan Julio, sehingga menimbulkan keonaran,” ujar dia.

Nafi menambahkan, dengan dijatuhkannya skorsing kepada Julio selama dua semester tanpa alasan yang jelas, kuat dugaan hal itu merupakan tindakan antidemokrasi. Terlebih, saat ini Julio hanya perlu menyelesaikan skripsi.

Tindakan Rektor Unnes, imbuh Nafi, berupa skorsing telah merugikan Julio karena dikekangnya hak atas pendidikan Julio. Hal ini menyalahi sejumlah regulasi berupa Pasal 28C UUD 1945, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

“Tim Advokasi berharap agar Majelis Hakim PTUN Semarang yang akan menyidangkan perkara ini nantinya dapat melihat perkara ini secara utuh demi terciptanya demokratisasi kampus dan penghormatan, perlindungan dan serta pemenuhan HAM,” ungkap Nafi.

Kepala UPT Humas Unnes, Hendi Pratama mengaku akan menghadapi gugatan tersebut dan menghormati gugatan ke PTUN Semarang sebagai bagian dari hak warga negara. (TAM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here