BERBAGI
Ilustrasi tanaman tembakau (sumber pixabay.com)

Oleh: Retno Wulan, mahasiswi semester 5 jurusan Manajemen, Universitas Negeri Semarang.

Kabar perang dagang AS-China yang kini bertiup kencang menjadi perbincangan hangat di beberapa negara khususnya Indonesia.

Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China saat ini serta sejumlah negara sebelumnya, menyebabkan ketidakpastian ekonomi global, termasuk juga Indonesia. Di negara ini, ketidakpastian ekonomi global menghambat pertumbuhan ekonomi.

Mengutip dari kontan.co.id yang dipublikasikan Sabtu, 15 September 2018, beberapa pengamat melihat, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi sekarang sebab kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih stabil.

Optimisme itu dipertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia lebih stabil jika dibandingkan dengan beberapa negara yang terkena dampak krisis global seperti Argentina dan Turki.

Kabar mengerikan juga terdengar dari Laporan Utama Tabloid Kontan edisi 16 Juli-22 Juli 2018, bahwa Amerika akan menabuh genderang perang kepada Indonesia. Dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamis, (5/7) bulan Juli lalu, kabar mengagetkan itu berembus yaitu langsung di hadapan pengurus Apindo dan pelaku usaha dari Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi.

Situasi ekonomi saat ini sangat menarik untuk diulas, berkembanganya isu tersebut di tengah-tengah masyarakat Indonesia memicu kekhawatiran yang berlebihan atas melemahnya nilai rupiah.

Terjadinya perang dagang yang mengkhawatirkan ini jelas mengundang banyak pertanyaan serta perhatian. Mulai dari keseriusan atau sekedar ancaman dari Presiden Amerika Serikat, atau hanya warning mengenai keringanan tarif bea masuk terhadap barang ekspor dari Indonesia hingga yang paling penting adalah soal bagaimana keputusan manajemen dari Indonesia menyikapi perang dagang yang mengakibatkan melemahnya nilai rupiah, sehingga apabila tidak ada tindakan akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika kabar tersebut benar-benar dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump yang akan mengeluarkan ancaman maka Indonesia tidak bisa menghentikan. Hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk membuat strategi akan hal itu.

“Apa dampak dari perang dagang?”

Kabar mengerikan juga terdengar dari Laporan Utama Tabloid Kontan edisi 16 Juli-22 Juli 2018, bahwa Amerika akan menabuh genderang perang kepada Indonesia.

Dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamis, (5/7/2018), kabar mengagetkan itu berembus yaitu langsung di hadapan pengurus Apindo dan pelaku usaha dari Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. Situasi ekonomi saat ini sangat menarik untuk diulas, berkembanganya isu tersebut di tengah-tengah masyarakat Indonesia memicu kekhawatiran yang berlebihan atas melemahnya nilai rupiah.

Terjadinya perang dagang yang mengkhawatirkan ini jelas mengundang banyak pertanyaan serta perhatian. Mulai dari keseriusan atau sekedar ancaman dari Presiden Amerika Serikat, atau hanya warning mengenai keringanan tarif bea masuk terhadap barang ekspor dari Indonesia hingga yang paling penting adalah soal bagaimana keputusan manajemen dari Indonesia menyikapi perang dagang yang mengakibatkan melemahnya nilai rupiah, sehingga apabila tidak ada tindakan akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika kabar tersebut benar-benar dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump yang akan mengeluarkan ancaman maka Indonesia tidak bisa menghentikan. Hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk membuat strategi akan hal itu.

“Apa dampak dari perang dagang?”

“Apakah benar faktor utama di balik merosotnya nilai tukar rupiah adalah faktor eksternal?”

“Bagaimana sikap pemerintah mengenai perang dagang?”

“Apakah Indonesia sudah mempersiapkan strategi–strategi untuk menghadapi masalah tersebut?”

Dikutip dari data Bloomberg News Indonesia, 7 Oktober 2018 pukul 17.25 WIB, rupiah berada di posisi Rp 15.183 per dollar AS, berkurang 0,03 persen dibandingkan penutupan kemarin pada 15.179. Nilai rupiah yang melemah sudah melewati level psikologis 15.000 per dollar AS. Nilai rupiah saat ini sangat menggegerkan masyarakat. Hal ini juga merugikan bagi pelaku usaha dibidang ekspor dan impor.

Pelemahan nilai rupiah yang dihadapi sekarang merupakan akibat dari ketidakpastian ekonomi global saat ini. Mengatasi situasi tersebut, dilansir Kontan, Sri Mulyani di JCC Senayan Kamis 6/9/2018vmengatakan, “Ini kan sesuatu yang akan terus kita hadapi. Ketidakpastian ini, jadi kita akan tetap berjaga-jaga.”

Perang dagang tersebut membuat resah masyarakat Indonesia yang mengkhawatirkan bakal terulang kembali terjadinya krisis moneter tahun 1998.

Jika dilihat dari sektor ekspor dan impor, berdasarkan data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia Agustus 2018 mencapai US$ 15,82 miliar atau menurun 2,90 persen dibanding ekspor Juli 2018.

Sedangkan dibanding Agustus 2017 meningkat 4,15 persen. Sedangkan nilai impor Indonesia Agustus 2018 mencapai US$16,84 miliar atau turun 7,97 persen dibanding Juli 2018, sebaliknya jika dibandingkan Agustus 2017 meningkat 24,65 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan bahwa faktor utama di balik merosotnya nilai tukar rupiah adalah faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal tersebut antara lain kebijakan ekonomi di Amerika Serikat yang menimbulkan dampak ke seluruh dunia.

Kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve, serta perang dagang dengan China, juga telah berimbas negatif pada banyak negara, termasuk emerging economies.

Sikap dari pemerintah dan Bank Indonesia dalam melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga agar nilai rupiah terhadap dollar disambut positif oleh para pelaku pasar, namun sepertinya hanya untuk sementara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2018, dihitung sejak Januari hingga Desember 2018 antara Rp 14.100- Rp 14.200 per dollar AS.

Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah, BI, dan OJK bakal terus menjaga sistem keuangan dan fungsi intermediasi agar tetap stabil dan tahan terhadap guncangan global. Bahkan, pemerintah dan BI akan menyiapkan dan memanfaatkan kerjasama regional dan global untuk memperkuat instrumen second line of defense.

Adapun beberapa tindakan yang akan pemerintah lakukan adalah berupa penguatan struktur perekonomian Indonesia baik dengan memperkuat sektor industri manufaktur yang dirasa mampu menghasilkan devisa, mengurangi impor terutama barang konsumtif, lebih mendukung sektor pariwisata, sehingga neraca perdagangan dan transaksi Indonesia dapat berjalan dan menjadi kuat.

Kedua, perbaikan iklim investasi yang bakal digenjot dengan tujuan dapat menarik arus modal dari luar negeri yang akan terus diperbaiki untuk memperkuat neraca modal sehingga neraca pembayaran akan semakin kokoh untuk menopang stabilitas nilai tukar rupiah.

Ketiga, basis investor dalam negeri dengan melakukan pendalaman pasar keuangan juga penting yang akan dilakukan dengan harapan stabilitas nilai surat berharga pemerintah dapat dijaga (Kontan, 4/9).

Dampak perang dagang juga membawa peluang bagi Indonesia yaitu peluang untuk meningkatkan ekspor dengan mengambil posisi barang masuk ke pasar yang terhambat karena keadaan ini. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementrian Perdagangan (Kemdag) Kasan pada kontan 18/9 menambahkan, perang dagang AS-China dapat menaikkan posisi negara ketiga dalam perdagangan.

Sedangkan pandangan dari Wakil Kepala Bidang Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Kiki Verico menilai daya saing Indonesia masih rendah dalam pasar global. Di tengah perang dagang, Indonesia perlu melakukan impor guna meningkatkan ekspor.

Pada kabar Kontan (18/9/2018) juga menyebutkan, untuk mengatasi dampak perang dagang dibantu dengan Kementrian Perdagangan (Kemdag) yang telah mempersiapkan sejumlah aturan. Aturan pun dibuat dengan memperhatikan aturan yang ada di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Adapun jurus pertama adalah menerapkan Cukai Penghasilan (PPh) untuk barang impor bagi 1947 batas tarif. Kemdag sedang menggodok aturan mengenai tata cara impor. Seperti impor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) bagi komoditas tertentu. “Kami keluarkan aturan impor kembalikan ke PLB untuk Minuman Beralkohol (Minol), besi beton, tekstil, serta ban.

Dari adanya dampak perang dagang AS-China terhadap Indonesia, terdapat ancaman serta peluang. Merosotnya nilai rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pertumbuhan ekonomi global. Sehingga pemerintah melalui Menteri Keuangan Indonesia, OJK, Bank Indonesia, dan Menteri Perdagangan bekerjasama serta berupaya menjaga kestabilan rupiah dari goncangan ekonomi global.

Maka pemerintah menerapkan beberapa kebijakan dan aturan guna menjaga kestabilan dan meningkatkan nilai rupiah kembali. Dengan cara meningkatkan ekspor dan mengurangi impor menjadi strategi yang digunakan untuk menghadapi masalah ini. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here