BERBAGI
Surat peringatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada warga dukuh Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara,

 

Serat.id– Lembaga Pusat dan Telaah Informasi Regional (Pattiro) Semarang menilai surat peringatan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada warga dukuh Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, bertentangan dengan instruksi dari Pemkot Semarang. Tercatat Pemkot Seamarang sebelumnya mengeluarkan instruksi yang isinya pembongkaran harus melibatkan warga.

“Hasil rakor itu tidak bisa diputuskan oleh camat yang sangat melanggar, tetapi di dalam surat itu juga sebenarnya tidak ada relokasi, surat instruksi jelas untuk membongkar 7 X 24 jam,” ujar aktivis Lembaga Pusat dan Telaahy Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Arif Adiputro, kepada serat.id,

Arif mengatakan Pattiro berencana akan mencoba mediasi antara Pemkot Semarang, Camat Semarang Utara dengan warga Tambakrejo.

Ketua RT 5/ RW 16, Dusun Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Rahmadi, mengaku telah menerima surat peringatan pengosongan lahan dari Satpol PP pada Rabu, 10 Oktober 2018.

“Surat  saya terima siang, oleh Lurah Tanjung Mas, Margo Haryadi,” kata Rahmat.

Dalam surat tersebut warga diberi tenggat waktu 7 X 24 Jam untuk melakukan pembongkaran, jika warga tidak mengindahkan maka akan dilakukan pembongkaran paksa oleh Tim dari Pemkot Semarang dan Instansi terkait.

Menurut Rahmadi, warga Tambakrejo  saat ini meminta lahan Kali Banger yang dahulu dijanjikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada audiensi Kamis, 26 Juli, lalu.  Selain itu warga juga meminta tali asih sebanyak 2 juta per Kepala Keluarga (KK).

“Dari pemerintah hanya menyanggupi Rp 500 ribu per KK. Kami meminta  lahan dari kali banger yang dijanjikan oleh pemerintah dan meminta dua juta per KK sebgai tali asih,” kata Rahmat menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here