BERBAGI
Ilustrasi pencucian uang. (pixabay.com)

Serat.id-Rencana perubahan peraturan daerah provinsi Jawa Tengah nomor 14 tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah (BUMD), diniai  rawan menjerat lembaga usaha daerah menjadi lembaga pencucian uang atau money laundering.  Kerawanan  itu dilihat dari sejumlah pasal yang dinilai akan menjebak lembaga usaha daerah.

“Dalam ketentuan di pasal 5A, ada ketentuan tambahan tentang hibah. Ini tentu perlu adanya penjelasan tentang sumber-sumber hibah,” ujar juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah, Nur Sa’adah, saat membacakan pandangan umum terhadap penjelasan Gubernur tentang Raperda nomor 14 tahun 2013, Senin, 15 Oktober 2018.

Nur Sa’adah, menyebut rancangan Perda itu harus memuat penjelasan dan batasan-batasan khusus dalam memperbolehkan hibah sebagai sumber penyertaan modal dalam BUMD. Salah satunya, apakah hibah dari masyarakat dapat masuk dalam kategori yang diperkenankan dalam penyertaan modal.

“Jangan sampai dengan tiadanya batasan dalam hibah, kasus money laundry menjerat BUMD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah,” kata Nur menjelaskan.

Ia juga menyebutkan, dalam pasal 10, di rencana perubahan Perda terjadi peningkatan penyertaan modal menjadi Rp 3,3 triliun sampai tahun 2019 sebagai peningkatan modal yang cukup besar. Karena Perda sebelum pada rencana perubahan yang tercatat penyertaaan modal sebesar Rp 1,7 triliun hingga tahun 2020.

Menurut Nur penambahan penyertaan modal dan percepatan realisasi ini sangat bagus. Tetapi perlu mempertimbangkan evaluasi atas semua BUMD yang telah berjalan. Jangan sampai dana APBD digunakan untuk membiayai BUMD yang terus merugi dan tidak menghasilkan keuntungan.

Selain itu pasal 5A di Raperda yang juga menyebutkan adanya sumber penyertaan modal dari pinjaman.  Nur berharap pasal tersebut sangat perlu dipertimbangkan, karena  pinjaman sering tidak sesuai perencanaan dan mendatangkan kerugian yang berlipat.

“Padahal kerugian ini nantinya akan berdampak pada APBD Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

FPKB DPRD Jateng tidak ingin APBD provinsi Jawa Tengah terbebani oleh hutang BUMD yang gagal bayar.  Selain itu  kerja sama dan sinergitas antara BUMD dengan SKPD atau OPD dalam menjalankan lini bisnis BUMD harus meningkatkan keuntungan dan bidang garapan BUMD.

Di sisi lain harus ada peningkatan kontrol dan pengawasan terhadap BUMD untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh jajaran direksi BUMD dan atau menghindarin mal praktek dunia bisnis. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here