BERBAGI
Bawaslu Jawa Tengah

serat.id- Dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tak netral dalam Pemilu 2019 mulai muncul di wilayah Jawa Tengah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan ada sejumlah 8 kasus dugaan penggaraan ketidaknetralan ASN sejak masa kampanye 23 September lalu.

“Dari 8 dugaan pelanggaran itu, empat kasus diantaranya dinyatakan sudah terbukti adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawasalu Jawa Tengah, Rofiuddin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 11 November 2018.

Rofi menyebutkan, kasus ketidaknetralan ASN yang sudah terbukti terjadi dalam berbagai peristiwa. Di Brebes, seorang ASN guru mengunggah caption dan pembagian kiriman di lini masa akun media sosial yang kontennya mengarah ke dukungan politik praktis tertentu.

Di Klaten, seorang ASN terlibat dalam acara deklarasi pemenangan salah satu calon legislatif. ASN tersebut sudah diperiksa Bawaslu setempat dan mengakui secara terbuka ia mendukung salah satu pasangan calon presiden/calon wakil presiden 2019.
Di Sukoharjo, ada ASN yang terlibat dalam acara kegiatan kampanye yang diadakan salah satu partai politik. Sementara di Boyolali, seorang ASN mengajak untuk memilih calon legislatif tertentu dalam acara pertemuan rutin Ikatan Guru TK (IGTK) kecamatan.

Rofi menyatakan, jajaran Bawaslu di Jawa Tengah sudah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ASN bersangkutan diberi sanksi. Dari empat yang sudah direkomendasikan, KASN baru mengeluarkan sanksi untuk seorang ASN di Brebes.

Sementara itu, empat kasus lainnya saat ini masih dalam proses penanganan di Sentra Gakumdu di masing-masing kabupaten/kota. Diantaranya 2 kasus ASN yang saat ini sedang proses di Purworejo. Salah satunya, seorang pejabat diduga melakukan tindakan menguntungkan politik tertentu dengan cara membuat grup WA, fasilitasi tempat pertemuan dan mengadakan rapat untuk mendukung salah satu calon anggota DPR.

Di Salatiga, seorang ASN diduga terlibat dalam pembuatan dan pemasangan iklan untuk salah satu caleg DPR. Sementara di Wonosobo ada dugaan tindak menguntungkan seorang pejabat negara dengan cara ada APK dipasangi fotonya karena anaknya ikut nyaleg.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih menyatakan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” katanya.

Dia mengatakan, para pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa Kampanye.

“Mereka juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat,” katanya.

Selain netralitas ASN, Bawaslu juga menemukan lima kasus dugaan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik. Di Purworejo, ada kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada kegiatan reses anggota legislatif. Kegiatan reses yang seharusnya untuk menyerap aspirasi justru digunakan untuk kegiatan kampanye.Di Sukoharjo, ada temuan mobil dinas plat merah digunakan untuk menjemput seorang caleg dan mobil tersebut diparkir di lokasi kampanye.

Sementara di Kabupaten Magelang ada dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik yang dilakukan seorang caleg. Dugaan pelanggaran serupa juga terjadi di Kota Pekalongan dan Demak.

Sri mengatakan, Bawaslu Jawa Tengah tak henti-hentinya mengingatkan kepada para ASN agar selalu menjaga sikap netral dalam pemilu 2019. Sesuai amanat UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU tentang ASN, kata dia, para abdi negara itu tak boleh terlibat dalam politik praktis. Jika mereka nekad tidak netral maka bisa diberi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here