BERBAGI
Ilustrasi keberagaman kepercayaan (sumber: pixabay)
Ilustrasi keberagaman kepercayaan (sumber: pixabay)

Pernikahan adalah hal yang sakral bagi setiap orang, sebab menikah adalah saat bersatunya dua insan yang berlandaskan cinta. Cinta adalah suatu hal yang bersifat pribadi. Kata pujangga, kita tak kan pernah tau kepada siapa hati ini akan jatuh, seperti yang dirasakan oleh Dian Septia Anggraeni (27).

Dian adalah seorang perempuan katolik yang saling jatuh cinta dengan Andi Susanto (31), seorang pria muslim. Bertahun-tahun mereka berpacaran, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah.

Namun untuk mencapai hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Mulanya, Dian dan Andi harus berhadapan dengan keluarga, sebab mereka tak merestui adanya pernikahan beda agama. Alasannya, karena dilarang oleh agama.

Setelah 3 tahun memperjuangkan restu dari orangtua, mereka pun sepakat untuk menikah. Tapi ternyata, restu orangtua saja tak cukup. Saat mengurus administrasi pernikahan, Dian harus merelakan agama di KTP berubah agar bisa sah.

“Harusnya sih gampang, tapi harus ganti KTP dulu. Itu yang lama,” ungkap Dian.

Aturan tertulis yang mewajibkan hal itu memang tak ada, namun saat pengajuan berkas pernikahan di catatan sipil, salah satu diantara Andi dan Dian diwajibkan pindah agama.

“Akhirnya ya aku yang ngalah [mengalah],” ujar Dian.

Mengubah agama di KTP mungkin terdengar sepele. Tapi rupanya hal itu berpengaruh terhadap perjalanan keimanan Dian. Di KTP, Dian tercatat sebagai seorang muslim, tapi hati kecilnya tak rela.

“Orang mungkin mikir, ‘cuma ganti agama aja kan bisa, yang penting di kehidupan tetep katolik’, tapi setelah dijalani itu berat. Ada beban tersendiri. Mau sholat nggak bisa, mau ke gereja harus mikir berkali-kali karena di KTP aku bukan lagi katolik,” tutur Dian.

Akhirnya, Dian pun harus mengalami pergolakan batin di 2 tahun pertama pernikahan.

“2 tahun aku nggak pernah berdoa. Bingung soalnya, mau doa pakai cara apa, sholat nggak bisa, ke gereja juga beban. Sampe aku ada di titik, ‘bodo amatlah’, aku rindu ke gereja,” katanya.

Sulitnya menikah beda agama di Indonesia di amini oleh AWA, seorang konsultan pernikahan. Dalam tulisan ini AWA enggan disebut namanya karena ia khawatir lembaga advokasi yang ia dirikan ditutup, seperti pengalaman yang lalu-lalu.

AWA menceritakan bahwa permohonan advokasi yang datang ke lembaganya meningkat dari tahun ke tahun.

“Mereka kan datang dengan persoalan kompleks, tiap pasangan itu kan unik, persoalan yang dihadapi berbeda-beda, persoalan sosial, hukum, administrasi pencatatan, biologis, dan psikologis,” ungkapnya.

Dalam permasalahan administrasi pencatatan sipil, AWA mengakui tidak semua kabupaten dan kota di Indonesia mau menerima permohonan pernikahan beda agama. Bahkan, daerah yang setuju lebih sedikit ketimbang daerah yang menolak.

Padahal biasanya, para pasangan yang akan menikah beda agama tersebut telah dipertemukan dengan pemuka agama yang bersedia menikahkan mereka.

“Karena memang tergantung kebijakan pejabat catatan sipil di daerah yang memahami peraturan. Memahamk peraturan kan tidak hanya apa yang tersirat di dalam undang-undang itu sendiri, tapi kan ada berbagai macam kepentingan, sehingga itu yang membuat persoalan administrasi,” tutur AWA.

Meski banyak daerah menolak pernikahan beda agama di Indonesia, namun AWA menyatakan bahwa lembaganya selalu bisa mengatasi permasalahan administrasi pasangan yang hendak melangsungan pernikahan, yakni dengan mengubah domisili pasangan ke daerah yang memungkinkan untuk mencatatkan pernikahan beda agama.

“Karena kan di dalam catatan sipil mereka kan hanya bisa mencatat dengan domisili di daerah tersebut, ada pasangan dari luar kota [kota tempat lembaga milik AWA berada], mereka pindah kesini untuk melangsungkan pernikahan,” ujar AWA.

Meski AWA membeberkan kepada saya kota-kota yang mau mencatatkan pernikahan beda agama, AWA meminta kepada saya untuk merahasiakan. Sebab AWA khawatir pemerintah di daerah-daerah tersebut akan mendapat desakan dari masyarakat yang tak setuju. AWA juga menyadari bahwa tahun 2018-2019 adalah tahun politik, ia tidak mau isu ini menjadi senjata untuk menarik simpati masyarakat.

“Ini sangat sensitif dan kami khawatir bahwa ini kan pintu darurat, kalau itu disebutkan, khawatir kami adalah justru ada pihak yang berusaha untuk menutup itu. kami khawatir membawa pro kontra, apalagi ini tahun politik, rawan untuk dipakai,” kata AWA.

Hingga kini, ada lebih dari 300 pasangan dari beragam wilayah di Indonesia yang datang kepada AWA untuk advokasi pernikahan beda agama. Di lembaganya, AWA tak hanya mengajak pasangan yang akan menikah saja kala berdiskusi dengan pemuka agama. AWA selalu meminta kedua calon pengantin untuk mengajak keluarganya.

“Ada yang sampai sekarang masih proses, selama 5 tahun, karena kami mengajak mereka untuk mengajak keluarganya untuk diskusi, karena walaupun yang menikah itu 2 orang, di Indonesia kan yang nikah keluarga juga,” ungkap AWA.

Hak beragama bagi setiap orang
AWA menyampaikan hal yang menjadi dasar dirinya dan beberapa relawan mau melakukan advokasi pernikahan beda agama. Bagi AWA, memeluk agama adalah hak masing-masing prbadi, sehingga tidak ada orang yang berhak untuk mengubah.

“Karena keyakinan itu adalah hak pribadi, relasi pribadi dengan Tuhannya, melalui proses panjang, melalui perenungannya. Karena itu hak, menurut kami tidak ada yang berhak untuk mengubah. Dengan pandangan itulah maka kami mencoba untuk mendampingi mereka untuk melihat apakah mereka siap dalam melangsungkan pernikahan,” beber AWA.

Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin melalui Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Selain itu, konstitusi juga menegaskan tentang kebebasan memeluk agama pada pasal 28E ayat (2) UUD 1945, pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. UUD tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 4 dan pasal 22.

Sebenarnya, jika menilik pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara tak melarang adanya pernikahan berbeda agama, karena dalam aturan itu hanya tertulis bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Tak hanya itu, catatan sipil pun seharusnya tak menghambat proses administrasi pernikahan beda agama, sebab pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang tercatat dalam pasal 10. (Ptk)

5 KOMENTAR

  1. Boleh saya tau nama lembaga advokasi yg menaungi pasangan beda agama ingin menikah?
    Krn saya islam pasangan saya kristen; kami ingin menikah tp mengalami kendala dalam agama dan restu orang tua.
    Setelah saya membaca artikel ini,saya tertarik.
    Bisakah membantu saya untuk memberikan contact person orang tersebut.
    Terima kasih
    Semoga saya mendapatkan feedback yang baik

  2. Hallo mba Dian,
    Apakah saya boleh minta kontak mba, karena saya mau berdiskusi mengenai pernikahan beda agama inj.

    Terima kasih

  3. Hallo apakah saya bisa minta kontak atau cara menghubungi ibu/bapak AWA atau lembaganya?
    Saya perlu berkonsultasi karena saya dan pasangan sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa..kami berbeda agama dan sudah 10 tahun berjalan..terimakasih..

  4. Apakah saya bisa meminta kontak nya atau bagaimana cara saya menghubungi lembaga ibu / bapak AWA?
    Saya sungguh butuh bantuan..
    Kami (saya dan pasangan) telah 10 tahun bersama dan tidak menemui titik terang..
    Terimakasih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here