BERBAGI
Pembangkit listrik tenaga uap, pixabay.com 

Serat.id– Ambisi pemerintah Jawa Tengah menambah produksi energi listrik dengan cara membangun sejumlah pembangkit menuai protes. Penambahan itu  dinilai sia-sia saat kondisi ketenagalistrikan di Jawa Tengah surplus.

“Kondisi energi listrik Jatreng yang masuk region Jawa-Bali telah over capacity atau surplus  sekitar 33 persen atau sekitar 8000 Mega Watt,” kata anggota dewan perwakilan rakyat daerah Jawa tengah, Benny Karnadi , Senin 19, November 2018.

Benny mengkritisi dengan rencana pembangunan PLTU Batubara di 10 daerah di Jawa Tengah, yang sebagian sudah berdiri.  Sejumlah daerah yang hendak didirikan pembangkit di enam  lokasi  meliputi Demak, Kendal, Kota Semarang, Pemalang, Brebes, dan Pekalongan.

“Padahal kita perlu memahami bahwa PLTU Batubara adalah pembangkit listrik dari energi dan merusak lingkungan dengan dampak pencemaran air dan udara yang berbahaya,” kata Benny menambahkan.

Menurut Benny tanpa adanya penambahan PLTU baru persediaan energi listrik Jawa-Bali hingga pada tahun 2026 akan tetap surplus listrik hingga 41 persen. Apa lagi  data statistik menyebutkan, Jepara yang memiliki PLTU Batubara justru menjadi daerah dengan rasio elektrifikasi terendah se Jawa Tengah dengan rasio hanya 77,11 persen.

Selain itu, Rembang yang juga memiliki PLTU Batubara, menjadi daerah dengan rasio elektrifikasi terendah ke-sepuluh di Jawa Tengah dengan rasio 87,46 persen. Dengan kondisi tersebut, anggota fraksi PKB  itu mendesak agar usulan enam proyek PLTU yang akan direncanakan dihentikan.

“Ihktiar yang dilakukan oleh FPKB membuahkan pencoretan 5 proyek PLTU tambahan yang diusulkan dan hanya satu yang diterima yaitu Pemalang,” katanya.

Koordinator aliansi masyarakat sipil untuk penataan ruang Jawa Tengah, Ivan Wagner, menilai alasan Pemprov menambah berbagai pembangkit untuk menjaga marjin cadangan listrik hanya mengada-ngada.

“Apalagi dari perhitungan jika PLTU Batang nanti beroperasi akan menambah 2000 mega watt, bahkan dengan tidak adanya penambahan pembangkit baru, Jawa Bali akan tetap surplus 41 persen,” kata Ivan.

Menurut dia, pada 2026 perhitungan pertumbuhan konservatif sebesar 5  persen, jika masih saja membangun berbagai pembangkit baru lainnya, marjin cadangan listrik bisa membengkak hingga diatas 70 persen.

“Bahkan lebih, dan semua itu harus ditanggung oleh PLN. Karena PLN menanggung beban, beban itu di bebankan lagi ke masyarakat dengan menaikan tarif listrik,” kata Ivan menjelaskan.

Selain itu ia mengkritisi dampak polusi produksi pembangkit listrik yang akan dihirup dan dirasakan warga. (*) M SHOFI TAMAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here