BERBAGI

Ilustrasi, pixabay.com 

Padahal batas  penetapan tanggal 10 Desember 2018 pukul 24.00WIB lalu.

Serat.id – Badan PengawasPemilihan Umum (Bawaslu) menyoroti 25 daerah di Jawa Tengah yang belum menetapkandaftar pemilih tetap hasil (DPT) hasil perbaikan.  Padahal batas  penetapan tanggal 10 Desember 2018 pukul 24.00WIB.

Tercatat dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, baru 10 daerah yangbisa melakukan rekapitulasi penetapan Penyempurnaan DPT hasil perbaikan kedua.

“Ada pun 25 kabupaten kota lainnya hingga batas akhir tanggal 10 Desember 2018 pukul 24.00 WIB, belum bisa menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap perbaikan tersebut,” kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin, Kamis 13 Desember 2018.

Hasil koordinasi dengan Bawaslu di kabupaten dan kota menunjukkan 25 daerah yang belum bisa menetapkan DPT hasil perbaikan disebabkan gangguan sistem informasi data pemilih (SIDALIH). “KPU di masing-masing kabupatenkota tak bisa mengakses SIDALIH sehingga mereka tak bisa menginput data daftar pemilih,” kata Rofiudin menambahkan.

Ia menyebutkan 10 daerah yang sudah bisa menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT hasil perbaikan kedua itu meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pemalang.

Bawaslu Jateng mendorong KPU di daerah melanjutkan proses penyempurnaan dengan SIDALIH dan menetapkannya, sampai batas waktu sebelum rekapitulasi penyempurnaan DPTHP2 tingkat Provinsi, yang kabarnya hasil rekap  penyempurnaan DPT oleh KPU provinsi digelar pada 12 Desember 2018.

Menurut Rofiudin rekapitulasi dan penetapan DPT hasil perbaikan kedua tingkat kabupaten dan kota harus melalui SIDALIH dengan batas akhir pelaksanaan pada tanggal 10 Desember 2018. Hal ini mengacu pasal 40 peraturan KPU Nomor 11/2018  dan surat edaran KPU nomor 1429.

“KPU kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang belum bisa melakukan penetapan DPT hasil perbaikan kedua bisa meminta kebijakan dari KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

Sebelumnya, seluruh jajaran Bawaslu di Jawa Tengah terus melakukan pengecekan terhadap validitas daftar pemilih tetap. Verifikasi itu guna memastikan validitas daftar pemilih agar daftar pemilih dalam Pemilu 2019 valid dan tak menyisakan masalah.  (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here