BERBAGI

Serat.id– Implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan justru menjauhkan petani untuk mencapai kesejahteraannya. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Dewan Pimpinan Daerah Jawa tengah, Syukur Fahruddin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kebijakan Perberasan Nasional yang Berpihak Kepada Petani di Hotel New Metro, Semarang, Senin, 17 Desember 2018.

Ilustrasi lahan pertanian di Jawa Tengah. (Wikimedia.org)

“Semisal kebijakan impor beras yang dilakukan saat petani melangsungkan panen raya,” kata Syukur.

Menurut Syukur, sistem data terkait cadangan beras di Indonesia sangat lemah. Masing-masing institusi negara menyuguhkan data yang berbeda.

“Dari sini terlihat bahwa sinkronisasi data dan validitas data kita sangat lemah dan rancu.” ucap Syukur.

Selain itu, persoalan akses lahan dan permodalan bagi petani hingga saat ini belum terselesaikan. Menurut Syukur, berbagai kebijakan pemerintah terkait pembangunan pertanian saat ini dinilai belum cukup menjamin kesejahteraan petani.

Ia menyebutkan, berdasarkan UMR di Jawa Tengah petani seharusnya menggarap 2,6 hektar untuk tanaman padi. Namun faktanya rata-rata petani di Jawa Tengah hanya menggarap 0,3 hektar. Bahkan sebagian petani hanya menggarap 1000 m2.
Pendapatan yang dihasilkan oleh petani beras, lanjut syukur, hanya menyumbang 10% dari biaya hidup yang dibutuhkan para petani.

“Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus diarahkan kepada penyelesaian akar masalah yang di hadapi oleh petani beras. Khususnya masalah tanah dan skala usaha,” katanya.

Melihat persoalan petani yang sangat komplek, API Jawa Tengah merasa perlu ada upaya duduk bersama untuk mendapatkan masukan dari para pakar, pelaku usaha, petani dan pemangku kepentingan di Jawa tengah.

“Untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan advokasi di Nasional,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here