BERBAGI

Serat.id– Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mendesak Polrestabes Surabaya untuk tidak memproses laporan pemidanaan Jawa Pos oleh Manajer Klub Sepakbola Persebaya, Chandra Wahyudi pada Senin, 7 Januari 2019. Laporan tersebut terkait berita berjudul ”Green Force Pun Terseret.” Manajemen Persebaya menuding Jawa pos melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dalam pemberitaannya.

Ilustrasi kebebasan pers. (Pixabay.com)

Berita yang diterbitkan Jawa Pos pada 6 Januari 2019 itu merupakan hasil investigasi jurnalis Jawa Pos atas dugaan mafia bola saat Persebaya bertanding melawan Kalteng Putra pada 12 Oktober 2017 silam.

Desakan SAFEnet mengacu pada pasal pengecualian 310 ayat (3) KUHP. Dalam pasal tersebut disebut perkecualian tindakan yang tidak dapat dipidana pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat (3) berbunyi: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” SAFEnet menilai tulisan Jawa Pos merupakan hasil investigasi berpedoman pada kode etik jurnalistik dan untuk kepentingan publik.

“Polrestabes Surabaya harus berpedoman pada UU Pers dan Nota Kesepahaman Kapolri-Dewan Pers yang isinya menyebutkan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui Dewan Pers,” kata Sekretaris Jendral SAFEnet Anton Muhajir dalam siaran persnya, Kamis, 10 Januari 2019.

Baca juga: AJI Indonesia Desak Polda Jateng Limpahkan Kasus Serat.id ke Dewan Pers

Jawa Pos dilaporkan dengan pasal 310-311 KUHP dan pasal 27 ayat 3 UU ITE karena dianggap melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik. Polrestabes Surabaya merespons dengan menerbitkan surat tanda terima laporan polisi bernomor STTLP/B/24/I/2019/JATIM/RESTABES SBY dan segera memprosesnya.

SAFEnet menilai pelaporan Jawa Pos ke polisi adalah bentuk krimininalisasi yang melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Pengancaman pidana atas tulisan investigasi oleh Jawa Pos dengan pasal defamasi dalam UU ITE melanggar kebebasan pers dan hak kebebasan berekspresi yang telah dilindungi oleh undang-undang,” tegas Anton.

Kasus Jawa Pos menjadi kasus pertama UU ITE di tahun 2019. SAFEnet menilai, pelaporan itu membuat situasi kebebasan pers di Indonesia makin mengkhawatirkan. “Pelaporan Jawa Pos ke kepolisian menjadi kasus pelaporan jurnalis dan media ke-17 dengan UU ITE yang telah terjadi selama ini. Situasi ini mencemaskan karena trennya selalu naik,” imbuh Muhajir.

Muhajir juga meminta Dewan Pers untuk segera melindungi Jawa Pos sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999. Ia mendesak Dewan Pers untuk mengeluarkan surat edaran untuk melindungi jurnalis dan media online mengingat kriminalisasi jurnalis kian marak. SAFEnet mencatat sejak 2008 sampai Desember 2018 telah terjadi 16 kasus hukum yang berupaya mempidanakan 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU ITE.

SAFEnet mengingatkan agar Persebaya dan pihak-pihak pelapor menggunakan mekanisme hak jawab dan Dewan Pers sesuai yang diatur oleh UU Pers. Muhajir menjelaskan, Pasal 15 UU Pers mengatur bahwa setiap sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Aturan ini juga dipertegas dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Dewan Pers pada 9 Februari 2012.

“Organisasi masyarakat sipil agar memberikan dukungan kepada Jawa Pos demi melindungi kebebasan pers di Indonesia,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here