BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Penyitaan bertentangan dengan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serat.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, minta Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri dan Kejakgung agar memerintahkan penghentian tindakan sewenang-wenang penyitaan buku yang dianggap “kiri” sebelum adanya proses hukum dan pengujian di persidangan. Selain itu LBH pers juga minta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia aktif berkoordinasi dengan lembaga terkait pelanggaran hak atas informasi masyarakat.

“Karena penyitaan buku-buku yang diduga mengandung ajaran komunis oleh aparat gabungan TNI dan Kejaksaan dalam beberapa waktu terakhir ini sebagai tindakan sewenang-wenang yang membatasi kebebasan berpendapat,” kata Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin dalam keterangan resmi, 14 Januari 2019.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, menilai penyitaan itu bertentangan dengan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Bahwa kebebasan berpendapat khususnya yang dituangkan dalam bentuk produk akademik wajib dilindungi dan dijamin,” kata  Ade menambahkan.

Ade juga menyebutkan alasan penyitaan buku-buku yang dianggap mengajarkan dan menyebarkan ajaran komunisme berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966, diduga dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan proses hukum di persidangan.

“Seharusnya didahulu proses hokum di pengadilan untuk menilai apakah buku-buku tersebut memiliki muatan menyebarkan ajaran komunisme atau tidak,” kata Ade menambahkan.

Lembaga Bantuan Hukum Pers berpendapat tindakan aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan menyita buku-buku yang mengulas komunisme sebelum ada proses hukum merupakan tindakan sewenang-wenang.

Tindakan aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan adalah sebagai bentuk pembatasan masyarakat untuk  memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Ade sebagai negara hukum dan mengakui demokrasi, sudah sepatutnya penyitaan harus dilakukan proses pengujian di persidangan terlebih dahulu. Hal tersebut mengingat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang melakukan uji materill terhadap UU No. 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan.

“Dalam putusan tersebut MK menyatakan suatu tindakan penyitaan buku-buku tanpa didahului proses pengujian di persidangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan due process of law,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here