BERBAGI
Ilustrasi, bendera AJI, wikipedia.org

Tecatat penyitaan buku yang dianggap kiri terjadi di sejumlah daerah menimbulkan trauma pemilik toko

Serat.id – Aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan secara sepihak menyita buku-buku dari dua  lokasi yakni Padang, Sumatera Barat dan Kediri, Jawa Timur dalam sebulan terakhir, dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas informasi masyarakat.

“Penyitaan buku-buku ini dilakukan tanpa proses pengadilan seperti yang diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan pada tahun 2010,” kata Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Indonesia, Sasmito, dalam siaran pers, Selasa 15 Januari 2019.  

Ia menyebutkan buku-buku tersebut kini sudah dibawa ke Jakarta sedang diteliti untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran TAP MPRS nomor XXV tahun 1966, yang melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

“Namun anehnya mereka (aparat TNI Polri dan kejaksaan) menuding tanpa putusan hukum bahwa buku-buku itu mengajarkan komunis,” kata Sasmito menambahkan.

Tecatat penyitaan buku yang dianggap kiri terjadi di Padang, aparat menyita 6 eksemplar dari 3 buku di sebuah toko pada Selasa 8 Januari lalu. Sedangkan di Kediri, aparat menyita lebih dari 100 buku dari dua  toko. Selain itu aparat juga menyita buku-buku di Gramedia Tarakan, Kalimantan Utara pada hari yang sama dengan kejadian di Padang.

Menurut Sasmito, razia dan penyitaan buku yang dilakukan aparat gabungan tersebut telah membuat trauma bagi pemilik toko buku. Hal tersebut dilontarkan oleh istri pemilik toko buku di Padang. Bahkan ia menyebut akan menutup toko dan melelang seluruh buku-buku yang ada di tokonya.

“Dengan begitu kami menilai operasi penyitaan buku-buku tanpa putusan hukum  merupakan bentuk pelanggaran hak masyarakat atas informasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28 E dan Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945,” katanya.

Selain itu pembiaran razia dan penyitaan buku ini juga mengancam demokrasi di Indonesia. Sebab aparat negara yang semestinya memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat atas informasi, justru menjadi perampas kedua hak masyarakat tersebut.

Sebelumnya Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin menilai penyitaan buku-buku yang diduga mengandung ajaran komunis oleh aparat gabungan TNI dan Kejaksaan sebagai tindakan sewenang-wenang.

Ade juga menyebutkan alasan penyitaan buku-buku yang dianggap mengajarkan dan menyebarkan ajaran komunisme berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966, diduga dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan proses hukum di persidangan.

“Seharusnya didahulu proses hokum di pengadilan untuk menilai apakah buku-buku tersebut memiliki muatan menyebarkan ajaran komunisme atau tidak,” kata Ade menambahkan.

Lembaga Bantuan Hukum Pers berpendapat tindakan aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan menyita buku-buku yang mengulas komunisme sebelum ada proses hukum merupakan tindakan sewenang-wenang.

Menurut Ade sebagai negara hukum dan mengakui demokrasi, sudah sepatutnya penyitaan harus dilakukan proses pengujian di persidangan terlebih dahulu. Hal tersebut mengingat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang melakukan uji materill terhadap UU No. 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan.

“Dalam putusan tersebut MK menyatakan suatu tindakan penyitaan buku-buku tanpa didahului proses pengujian di persidangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan due process of law,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here