BERBAGI
Ilustrasi borgol. (pixabay.com)

 “Sebelumnya tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diungkap secara tuntas di sejumlah daerah di Indonesia, apalagi dihukum berat,”

Serat.id – Pemberian remisi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap I Nyoman Susrama yang menjadi otak pembunuh wartawan Radar Bali, Jawa Pos Grup, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa dinilai sebagai langkah mundur terhadap penegakan kemerdekaan pers.

“Pengungkapan kasus pembunuhan wartawan di Bali tahun 2010 saat itu menjadi tonggak penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Namun kali ini diciderai,” kata Ketua AJI Denpasar, Nandhang R.Astika, dalam pernyataan terbuka, Selasa, 22 Januari 2018  

Nandhang menilai pengungkapan kasus pembunuh jurnalis hingga ke otak perencana pada 2010 itu sebagai langkah kongkrit penegakan kebebasan pers. “Karena sebelumnya tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diungkap secara tuntas di sejumlah daerah di Indonesia, apalagi dihukum berat,” kata Nandhang, menjelaskan.

Ia menilai  vonis seumur hidup bagi Susrama di Pengadlan Negeri Denpasar saat itu menjadi angin segar terhadap kemerdekaan pers dan penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia yang masih banyak belum diungkap.

Sedangkan pemberian remisi dari seumur hidup menjadi 20 tahun ini bisa melemahkan penegakan kemerdekaan pers, karena setelah 20 tahun akan menerima remisi dan bukan tidak mungkin nantinya akan menerima pembebasan bersyarat. “Karena itu AJI Denpasar sangat menyayangkan dan menyesalkan pemberian remisi tersebut,” kata Nandhang yang mengaku kecewa.

AJI Denpasar bersama sejumlah advokat, dan aktivis sejak awal ikut mengawal kasus pengungkapan pembunuhan jurnalis yang dilakukan Polda Bali. Nandhang  menyebutkan pengungkapan yang penuh perjuangan kasus pembunuhan jurnalis yang terjadi pada Februari 2009 silam itu perlu waktu berbulan-bulan dan energi yang berlebih.

Ia  menilai meski presiden punya kewenangan memberikan remisi, namun seharusnya ada catatan maupun koreksi baik dari Kemenkumham RI dan tim ahli hukum presiden sebelum grasi itu diberikan.

“AJI Denpasar menuntut agar pemberian grasi kepada otak pembunuhan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa dicabut atau dianulir,” katanya. (*)

Catatan Redaksi: Judul dan sebagian isi berita ini telah diedit pada 23 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here