BERBAGI
Ilustrasi pegawai negara, pixabay.com

Kasus ketindaknetralan 15 ASN tersebut terjadi sejak menjelang kampanye hingga bulan ini.

Serat.id– Badan Pengawas Pemilu kabupaten dan kota di Jawa Tengah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan sanksi kepada 15 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tak netral dalam pemilu 2019.

“Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Tengah sudah mengirimkan rekomendasi kepada KASN agar ASN tersebut diberi sanksi administrasi,” kata Koordinator Divisi Penindakan, Bawaslu Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih, Minggu 17 Februari, 2019.

Wahyu menyebutkan sejumlah kasus ketindaknetralan 15 ASN tersebut terjadi sejak menjelang kampanye hingga bulan ini.

Menurut Wahyu, dugaan pelanggaran ASN tidak netral tersebut sebenarnya sudah diproses di penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. “Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) di masing-masing kabupaten dan kota sudah menelusuri bukti-bukti hingga pemeriksaan saksi-saksi,” kata Wahyu menjelaskan.

Tapi karena tidak memenuhi unsur secara lengkap, maka Bawaslu di Jawa Tengah merekomendasikan kepada KASN untuk diberi sanksi administrasi. Ia menjelaskan, pelanggarannya masuk dalam kategori pelanggaran hukum  sesuai undang-undang yang mengatur ASN.

Tercatat 15 kasus ASN tak netral tersebut tersebar di 13 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dengan berbagai modus kasus meliputi di Banjarnegara  kasus tentang sambutan seorang kepala sekolah SDN di Kalibenda yang menyinggung penawaran dana aspirasi dari seorang calon legislatif.

Baca juga Bawaslu Temukan 8 Pelanggaran ASN Tak Netral di Pemilu

Di kabupten Blora  kasus ASN tentang Aplikasi Blora Kuncara milik pemkab berisi konten kampanye, di Boyolali kasus tentang Keterlibatan seorang ASN dalam sarasehan dan pembekalan saksi peserta pemilu.  Sedangkan kabupten Brebes dua kasu: seorang ASN memposting dukungan di media sosial dan satu kasus kehadiran ASN di Disperindag) dala kegiatan peserta Pemilu.

“Di Klaten satu kasus tentang keterlibatan ASN yang mendukung salah satu capres sedangkan di Pemalang  tentang ketidaknetralan seorang ASN terhadap Caleg DPR RI  dan DPRD Provinsi,” kata wahyu menjelaskan.

Kasus tidak netral ASN juga terjadi di Purbalingga ketika seoarang ASN  sambutan yang berisi ajakan mendukung Caleg DPRD, Purworejo, Sragen, Sukoharjo, Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Tegal.

Bawaslu Jawa Tengah mendesak agar para ASN di Jawa Tengah selalu menjaga sikap dan selalu netral dalam pemilu 2019. Sesuai dengan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ASN harus netral dan tak boleh terlibat dalam politik praktis.

“ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN juga menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here