BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com


Dilaporkan seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang tidak terima kasus penipuan yang dilakukan diberitakan.

Serat.id – Dua jurnalis di Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi korban Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Keduanya dilaporkan di Polda Sultra, oleh seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang tidak terima kasus penipuan yang dilakukan diberitakan.

“Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra), resmi melayangkan surat penggilan terhadap dua jurnalis, Fadli Aksar dari Detiksultra.com dan Wiwid Abid Abadi  dari Okesultra.com,. Keduanya dipanggil 18 Februari 2019,” kata Divisi Advokasi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrin, dalam keteranganya, Rabu, 20 februari 2019   

Sasmito menyebutkan pPemanggilan terhadap dua jurnalis tersebut terkait dengan karya jurnalistik mereka. “Karya jurnaistik keduanya dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” kata Sasmito menambahkan.

Berita terkait : Remisi Terpidana Otak Pembunuh Jurnalis, AJI Indonesia : Melukai Rasa Keadilan

Berdasarkan surat tersebut, rencananya, Wiwid dan Fadli akan dimintai keterangan pada Kamis 20 Februari 2019 pukul 09.00 WITA di Polda Sultra. Dalam kasus ini, Wiwid dan Fadli dilaporkan oleh Andi Tendri Awaru, Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Kendari-Kendari Barat, ke Polda Sultra pada 8 Januari 2019.

Kasus ini bermula ketika Wiwid dan Fadli memuat berita tentang dugaan penipuan yang dilakukan oleh Andi Tendri terhadap seseorang bernama Muh. Kasad. Sebelum memuat berita tersebut kedua jurnalis telah menjalankan kewajibannya mulai dari pengumpulan data dan informasi, wawancara dan verifikasi informasi terhadap sejumlah pihak terkait baik itu polisi maupun pelapor.

“Kedua jurnalis itu juga telah melakukan kewajiban verifikasi (wawancara) terhadap Andi Tenri,” katanya.

Baca juga : Aksi Kamisan Semarang Menyuarakan Kebebasan Pers

Ketua ikatan jurnalis televisi Indonesia (IJTI) Sultra, Asdar Zuula, menilai penyidik kepolisian terkesan terburu-buru dan memaksakan kasus yang menimpa jurnalis itu. “Hal tersebut nampak dari surat perintah penyelidikan yang diterbitkan pada 4 Januari 2019. Sementara, laporan Andi Tendri Awaru baru diterima penyidik Dit Reskrimsus Polda Sultra pada 8 Januari 2019,” kata Asdar.

Alasan lainnya, menurut Asdar, terlihat dari langkah penyidik menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transasi Eelektronik (ITE). “Padahal kasus ini jelas adalah sengketa pers,” kata Asdar menegaskan.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Zainal Ishaq, mengatakan keputusan penyidik menggunakan UU ITE dalam kasus sengketa pers jelas-jelas salah alamat dan telah mengancam kemerdekaan pers.

“Sebagaimana amanah undang-undang nomor  40 tahun 1999 tentang pers, Penilaian karya juralistik hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pers,” kata Zainal.

Mestinya, Kata dia, penyelesaian sengketa pers ini, penyidik menggunakan Undang-undang pers dan terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada Dewan Pers.

Menurut Zainal, tindakan penyidik kepolisian Polda Sultra yang menggunakan undang-undang ITE dalam kasus ini juga secara kasat mata telah mengabaikan MoU antara Polri dan Dewan Pers.

Dalam kesepakatan itu antara lain disebutkan bahwa Polri (pihak kedua) jika menerima pengaduan dugaan perselisihan atau sengketa termasuk surat pembaca atau opini, kolom antara wartawan dan media dengan masyarakat akan mengarahkan yang berselisih  bersengketa dan pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengadu ke pihak kesatu (dewan pers) maupun proses perdata.   (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here