BERBAGI
Ilustrasi pixabay.com



Biasanya perusahaan ilegal tersebut memberikan penawaran melalui situs, sosial media (Facebook, Instagram, Twitter, dsb), kanal Youtube, dan media lainnya untuk menarik calon nasabah.

Serat.id – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengimbau publik berhati-hati terhadap penawaran produk, investasi, dan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin. Lembaga itu menilai penawaran yang dapat merugikan masyarakat tersebut masih marak terjadi saat ini.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan mewaspadai penawaran produk, investasi, dan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti. Perusahaan harus memiliki izin untu k menawarkan produk investasi kepada masyarakat,”  kata Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan M. Syist, dalam siaran persnya belum lama ini.

Syist juga menyampaikan, Bappebti secara rutin memantau aktivitas dari para entitas yang tidak memiliki izin maupun persetujuan dari Bappebti. Entitas-entitas ilegal tersebut biasanya menawarkan peluang bisnis atau investasi daring melalui pelatihan, seminar, dan edukasi dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi, pendapatan tetap, maupun bagi hasil untuk menarik calon nasabah. Selain itu, pantauan juga dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

“Untuk mencegah berlangsungnya kegiatan usaha ilegal di bidang PBK tersebut, Bappebti memiliki wewenang untuk mewajibkan setiap pihak menghentikan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti,” kat Syist menjelaskan.

Menurut Syist  kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memperoleh izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Selain itu, setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, atau menghimpun dana margin, dana jaminan, yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti.

Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1a) Jo Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut akan dikenai sanksi sesuai peraturan.

“Sanksinya yaitu ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp20 miliar,” kata Syist menjelaskan.

Ia menjelaskan, biasanya perusahaan ilegal tersebut memberikan penawaran melalui situs, sosial media (Facebook, Instagram, Twitter, dsb), kanal Youtube, dan media lainnya untuk menarik calon nasabah. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here