BERBAGI
Para korban penggusuran perluasan Solo Tekhno Park (STP) bersama mahasiswa menggelar aksi di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Tamam/Serat.id

Penggusuran membuat warga sampai sekarang ini tidak memiliki hunian karena tidak ada ganti kerugian.

Serat.id – Para korban penggusuran perluasan Solo Tekhno Park (STP) bersama mahasiswa menggelar aksi di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, mereka menuntut keadilan warga yang tanah dan rumahnya digusur.

“Warga sampai sekarang ini tidak memiliki hunian dan tidak ada ganti kerugian, pemkot tidak bertanggung jawab,” ujar  Koordinator aksi Waskita Cahya Subekti,  saat berdemontrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam aksinya warga dan mahasiswa meminta keterbukaan informasi soal letak, luas, dan batas lahan yang dihuni oleh warga berupa salinan peta lahan dalam sertifikat Hak Pakai (HP) 18, HP 105, dan HP 106 secara keseluruhan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta.

Baca juga : Warga Terdampak PT RUM Laporkan Anggota Polres Sukoharjo

“Namun BPN tidak memberikan data tersebut, dan malah mengajukan banding ke PTUN Semarang,” kata Waskita menambahkan.

Tercatat pada tanggal 08 November 2018, keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah di Semarang memenangkan warga yang minta informasi soal letak, luas, dan batas lahan yang dihuni oleh warga berupa salinan peta lahan dalam sertifikat Hak Pakai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta, namun BPN banding di PTUN  dan dimenangkan.

Menurut dia, penggusuran membuat warga sampai sekarang ini tidak memiliki hunian karena tidak ada ganti kerugian. Aksi yang diikuti masa sekitar 200an itu diadakan oleh Paguyuban Warga Jebres Demangan, didampingi oleh berbagai organisasi mahasiswa Intra Kampus maupun Ekstra Kampus yang ada di Solo dan Semarang.

“Kami mendorong PTUN agar memberikan keputusan seadil-adilnya,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here