BERBAGI

Serat.id- Dalam masa kampanye pemilu 2019, sejak 23 September 2018 hingga Februari 2019 sudah ada 5 orang terjerat dugaan tindak pidana pemilu.5 orang yang terjerat pidana pemilu 2 orang diantaranya adalah Kepala desa dan 3 orang lainnya adalah calon legislatif, melalui putusan pengadilan yang menyatakan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu di Jawa Tengah.

Bawaslu Jawa Tengah menyatakan proses penindakan ke jalur hukum merupakan upaya terakhir,” ungkap Kordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih.

Lima terpidana tersebut yang pertama adalah Basuki Caleg DPRD Kabupaten Boyolali dari PKS. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali pada 22 Januari 2019, Basuki terbukti melakukan politik uang yang dilarang pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hakim PN Boyolali memutus pidana penjara selama 10 hari dan denda Rp 1 juta.

Yang kedua Kepala Desa di Tegal bernama Sunitah, yang melakukan tindakan menguntungkan peserta pemilu sehingga melanggar Pasal 490 jo Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017. Sunitah divonis PN Tegal pada 29 Januari 2019 berupa pidana penjara 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan dan denda Rp 3 juta subsider 1 bulan kurungan. Sempat ada proses banding tapi Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tingkat pertama.

Selain itu ada Gusanda Sosia Nagoya, Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Maryadi Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo yang sama-sama dari Partai NasDem, dan mereka berdua menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye sehingga melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada 30 Januari 2019, PN Wonosobo menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan enam bulan dan denda Rp 5 juta subsider dua bulan.

Dan yang kelima adalah Suharti, Kepala Desa di Kabupaten Pemalang melakukan tindakan menguntungkan sehingga melanggar Pasal 490 jo Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017. Pada 19 Pebruari 2019, Pengadilan Negeri Pemalang memvonis pidana penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan dua bulan dan denda Rp 1 juta. Untuk kasus ini PN memang sudah memvonis, namun belum inkrah karena masih dalam proses banding.

Sri Wahyu mengatakan, sebenarnya ada dua kasus dugaan pidana pemilu lagi di Jateng yaitu di Kabupaten Semarang dan Banjarnegara. “Tapi di dua kasus tersebut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan terbukti perbuatannya, tapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau biasa disebut onslag van alle rechtsvervolging,” terangnya.

Jajaran Bawaslu di Jawa Tengah, tambah Sri Wahyu, akan selalu mengutamakan proses pencegahan, agar Bawaslu bisa menghentikan adanya pelanggaran.

“Pelanggaran penting untuk dicegah agar proses pemilu bisa berjalan secara fair, adil dan jujur. Namun jika proses pencegahan tetap tak diindahkan maka akan dilakukan upaya penindakan,” katanya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here