BERBAGI

Serat.id– Instrumen pencegahan korupsi sektor pengadaan publik dan perizinan perlu diperkuat. Kedua sektor tersebut dinilai paling strategis sebab berkaitan langsung dengan kepentingan publik dalam penyediaan sarana/prasarana dalam layanan publik maupun bagi keberlangsungan lingkungan hidup.

Walikota Semarang, Hendrrar Prihadi saat menjadi pembicara dalam seminar “Penguatan Akuntabilitas dalam Pengadaan Publik dan Perizinan oleh Pemerintan Daerah”, di Hotel Gumaya, 13 Maret 2019.

Direktur Pattiro Semarang, Widi Nugroho menyebutkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga 2017 telah menangani 171 kasus korupsi di sektor pengadaan. Jumlah itu menurutnya akan terus bertambah mengacu telaah kasus korupsi yang berdimensi suap menyuap dalam konteks pengadaan barang dan jasa.

“Jika dikalkulasi, dalam kurun waktu 2004 – 2017 setidaknya ada 396 kasus korupsi dengan modus penyuapan,” kata Widi mengutip data KPK dalam acara Open Goverment Week yang berlangsung di Hotel Gumaya Semarang, 13 Maret 2019.

Sementara itu, lanjut Widi, pada tahun 2018, perkara korupsi paling banyak adalah penyuapan dengan 152 perkara diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara.

Dari 29 kepala daerah yang ditangkap KPK selama 2018, 14 kasus diantaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. “Modus yang terjadi juga sangat beragam, mulai dari penyuapan, gratifikasi, maupun janji mendapatkan sejumlah fee proyek yang dibiayai APBD,” katanya.

Untuk kasus korupsi di sektor perizinan menurut Widi jumlahnya sedikit. Meski demikian menurutnya kerugian negara dan publik yang ditimbulkan jauh melampaui kasus-kasus korupsi lainnya, khususnya yang terkait dengan perizinan tambang. “Ada konteks kerugian ekosistem/lingkungan hidup yang begitu besar, termasuk dampak yang ditimbulkan bagi publik secara ekonomi dan sosial,” katanya.

Ia menyontohkan sejumlah kasus yang berkaitan dengan perizinan. Di antaranya kasus korupsi bekas Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam yang berdasarkan perhitungan KPK mencapai Rp. 4.3 Triliun. Kasus Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, diduga selama kurun waktu 2010 – 2015 merugikan negara setidaknya Rp. 5.8 Triliun terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Koordinator Program Media dan Campaign Agus Sarwono menambahkan, penguatan instrumen pencegahan korupsi sektor pengadaan publik dan perizinan bisa dilakukan dalam sejumlah aspek. Pertama, informasi terkait pengadaaan dan perizinan menurutnya harus terbuka. Ia menilai selama ini informasi tersebut masih relatif tertutup, khususnya yang terkait dengan perizinan.

“Misalnya mengenai keterbukaan dokumen kontrak yang selama ini dianggap rahasia. Oleh karena itu perlu didorong lahirnya daftar informasi yang wajib tersedia bagi publik di dua sektor tersebut,” katanya.

Proses perencanaan hingga pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan dan perizinan juga perlu partisipasi yang inklusif. Partisipasi publik tentu perlu dilihat baik dari segi kuantitas dan kualitas. “Pemerintah perlu mendesain kanal-kanal yang memberikan kepastian bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sekaligus sebagai instrumen yang memberikan jaminan bahwa usulan masyarakat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan,” katanya.

Selain iyu, lanjut Agus, keterbukaan informasi dan partisipasi akan sangat baik jika disokong penggunaan teknologi informasi. Selain memudahkan akses, penggunaan IT diharapkan mampu memperkuat aspek akuntabilitas dalam proses pengadaan dan perizinan.

Beragam aplikasi dan platform telah dihadirkan, khususnya yang terkait pengadaan publik. Namun faktanya korupsi di sektor pengadaan masih cukup tinggi. Belum lagi dari sektor perizinan yang masih sangat minim dalam penggunaan teknologi informasi.

“Ke depan pemerintah perlu mendesain penggunaan IT sebagai sarana yang memudahkan publik dalam mengakses informasi sekaligus memperkuat aspek partisipasi,” katanya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here