BERBAGI

Serat.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) RI untuk menunda pembahasan tentang proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas Free Trade Agreement (FTA) di tahun 2019. 

Koalisi yang terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Perjuangan Rakyat,  Konfederasi Serikat Nasional, Kesatuan Perjuangan Rakyat.

Koalisi masyarakat sipil menggelar konferensi pers mendesak DPR RI menunda bahasan FTA di Warung Upnormal Coffe Roaster, Menteng, Jakarta, belum lama ini.
Koalisi masyarakat sipil menggelar konferensi pers mendesak DPR RI menunda bahasan FTA di Warung Upnormal Coffe Roaster, Menteng, Jakarta, belum lama ini.

“Pemilu membuat fokus wakil rakyat kita kerjanya semakin terdistraksi antara fokus penyelesaian beberapa pembahasan RUU di DPR, maupun kepentingan mereka di Pemilu 2019,” ujar Rachmi dalam konferensi pers di Warung Upnormal Coffe Roaster, Menteng, Jakarta, belum lama ini.

Rachmi menyoroti selama proses perundingan tersebut  tidak pernah ada transparansi dan partisipasi publik didalamnya.

“Faktanya kami sudah coba mengirimkan berapa kali surat kepada  DPR RI, namun surat kami tidak pernah direspon, ” ujar Rachmimenambahkan .

Ia juga mendesak DPR RI  untuk membahas perjanjian perdagangan bebas secara kompeherensif dengan waktu yang lama. Ia mengusulkan sebelum perjanjian FTA itu diratifikasi, DPR RI harus melakukan penilaian dampak secara kompeherensif, baik secara ekonomi, keadilan sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia. “Sebelum DPR RI memutuskan memberikan persetujuan kepada Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here