BERBAGI

Serat.id– Pekerja media iNews TV Semarang (PT Global Telekomunikasi Terpadu), Uud Catur Nugroho mengadukan pemberhentian kerja sepihak yang ia alami kepada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Jawa Tengah, Jumat, 5 Maret 2019. Uud yang telah bekerja selama lebih kurang 13 tahun dengan perpanjangan kontrak tiap tahun tanpa putus itu diberhentikan tanpa pesangon.

Uud menyebutkan, alasan perusahaan memberhentikan dia karena performa tidak sesuai target. “Perusahaan hanya memberikan uang tali asih sebanyak 2 kali gaji yang saya tolak dan saya menuntut perolehan hak-hak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan,” katanya di sekretariat Jalan Nakula II No 5, Pendrikan Kidul, Kota Semarang.

Pekerja media iNews TV Semarang (PT Global Telekomunikasi Terpadu), Uud Catur Nugroho mengadukan pemberhentian kerja sepihak yang ia alami kepada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Jawa Tengah, Jumat, 5 Maret 2019.

Pekerja media iNews TV Semarang (PT Global Telekomunikasi Terpadu), Uud Catur Nugroho mengadukan pemberhentian kerja sepihak yang ia alami kepada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Jawa Tengah, Jumat, 5 Maret 2019.

Hingga Januari 2019, tuntutan Uud kepada perusahaan tidak mendapatkan jawaban. Ia lalu mengadukan hal itu kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang. Aduan itu pun berlanjut hingga pertemuan antara dua belah pihak yang dimediasi oleh Disnaker.

Mediasi yang berlangsung hingga tiga kali pertemuan itu menghasilkan surat anjuran agar perusahaan memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak sekurang-kurangnya Rp 41.484.387. Meski demikian, perusahaan masih bersikukuh untuk memberikan tali asih sebesar dua kali gaji.

Ketua PBHI Jawa Tengah Kahar Muamalsyah mengatakan, profesi pekerja media/ jurnalis bukanlah pekerjaan waktu tertentu yang tidak bisa dilaksakan secara sistem kontrak. Namun, lanjut Kahar, jika ternyata perusahaan memperkerjakan dengan sistem kontrak, maka menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, demi hukum statusnya menjadi pekerja tetap.

Ia mengatakan, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan hak-hak normatif sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan. Antara lain, pesangon, penghargaan masa kerja dan pengantian hak kepada pekerja yang di-PHK.

“Mas Uud datang untuk meminta bantuan hukum dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kami siap mendampingi Uud untuk mengajukan gugatan ke PHI,” katanya.

Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Aris Mulyawan mengatakan, AJI mengecam pemberhentian kerja sepihak yang dilakukan perusahaan. “AJI meminta agar perusahaan menyelesaikan kasus ini sesuai aturan dan menaati anjuran yang diterbitkan oleh Disnaker,” katanya. (*)

2 KOMENTAR

  1. sama bro,,,saya 12 tahun kerja juga dipaksa bikin surat pengunduran diri sm HRD nya yang bernama nanung dan legal corporate nya yang bernama Fajar ,,,dan perusahaan cuman kasih uang pisah 2 kali gaji,,,,,gak mau ikutin aturan ketenega kerjaan Undang undang no 13 tahun 2003 pasal 156 ayat 1 , 2 , 3 dan 4…. saya tolak Tanda tangganya diancam uang danapera yang iurannya diambil dr gaji kita tiap bulannya gk bisa dicairin semua ..hanya uang kita saja yang bisa ,,uang yang dari perusahaan tidak,,mana BPJS ketenega kerjaan sampai dengan 2 april 2020 baru dibayar sampai dengan november 2019 padahal iurannya sudah dipotong tiap bulan di tanngal kita gajian yang berakibat status karyawan yang resign tidak bisa mencairkan JHT nya karena perusahaan belum setor ke BPJS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here