BERBAGI

Serat.id– Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan delegasi Republik Islam Iran di Kota Semarang, Senin 8 April 2019. Delegasi dipimpin oleh Staf Ahli Wakil Presiden Bidang Perempuan dan Keluarga Republik Islam Iran, Zahra Javaherian. Turut hadir pula Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni dan Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Indrawasih.

Delegasi Republik Islam Iran berpose bersama perwakilan  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah usai diskusi tentang pemberdayaan perempuan, Senin 8 April 2019. (istimewa)

Delegasi Republik Islam Iran berpose bersama perwakilan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah usai diskusi tentang pemberdayaan perempuan, Senin 8 April 2019. (istimewa)

Kunjungan tersebut untuk berbagi praktik terbaik antara kedua negara tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Model Industri Rumahan (IR) di Indonesia.

“Saat ini, perempuan masih sering mengalami hambatan dalam mengembangkan potensi diri di berbagai sektor, termasuk dalam bidang ekonomi karena masih adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan gender,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni dalam sambutannya.

Arni mengatakan, perempuan mewakili separuh dari pemangku kepentingan dunia. Menurutnya, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi penting untuk menciptakan kesejahteraan global.

Erni menyebutkan, saat ini 70 persen pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah perempuan. UMKM berkontribusi 56,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. UMKM juga menyerap 66,7% tenaga kerja. Menurut Erni, itu membuktikan bahwa perempuan berpotensi besar dalam membangun ketahanan ekonomi negara.

Sebagai upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, Kemen PPPA telah mengembangkan model Industri Rumahan (IR) dan mendampingi lebih dari 3.000 IR di 21 Kabupaten/Kota sejak 2016.

“Tentunya kami juga lakukan evaluasi tingkat keberhasilan model IR di 21 wilayah tersebut. Apakah pelaku IR mengalami peningkatan baik dalam pendapatan keluarga, kesejahteraan keluarga dan peran dari pemerintah daerah itu sendiri,” tambah Erni.

Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Indrawasih dalam sambutannya mewakili Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Indrawasih berharap KemenPPPA menambah IR di Jawa Tengah. Ia menyebut beberapa wilayah di Jawa Tengah masih masuk dalam 14 zona merah kemiskinan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here