BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Jumlah lembaga atau organisasi pemantau Pemilu kali ini meningkat cukup tajam dibanding Pemilu 2014.

Serat.id – Tercatat ada 25 lembaga di Jawa Tengah yang akan memantau pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang. Jumlah lembaga atau organisasi pemantau Pemilu kali ini meningkat cukup tajam dibanding Pemilu 2014.

“Jika dibandingkan Pemilu 2014 lalu, lembaga pemantau sekarang  lebih banyak,” kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Jateng, Rofiuddin, Jum’at, 12 April 2019.

Berita terkait : 23 ASN di Jawa Tengah Terindikasi Melanggar Netralitas

Bawaslu Kota Semarang Libatkan Disabilitas Kawal Pemilu 2019

Lima Orang di Jateng Terjerat Pidana Pemilu

Rofiudin menyebutkan 25 organisasi pemantau itu terdiri dari 18 organisasi yang mendaftarkan secara mandiri karena keberadaanya di tingkat lokal dan tujuh organisasi lainnya sudah terakreditasi di tingkat pusat. “Tujuh itu pengurus tingkat daerahnya ikut melakukan pemantauan Pemilu di Jateng,” kata Rofiudin menambahkan.

Menurut dia Pemantau Pemilu yang beroperasi di Jawa Tengah semua berasal dari lembaga dalam negeri, bahkan kebanyakan organisasi lokal di Jawa Tengah. Bawaslu Jawa Tengah mengapresiasi keterlibatan masyarakat ikut memantau Pemilu, apa lagi peran pemantauan dan pengawasan Pemilu tak hanya menjadi tangung jawab Bawaslu.

Meski begitu Rofiudin menegaskan pemantau harus bersikap profesional, netral, independen dan bekerja untuk kepentingan publik. Ia memastikanBawaslu RI tak segan mencabut akreditasinya jika ada lembaga pemantau tidak netral.  

Baca juga : Belajar Pengawasan Pemilu lewat Kartun

Bawaslu Temukan 8 Pelanggaran ASN Tak Netral di Pemilu

Hingg saat ini Bawaslu Jawa Tengah menyebut beberapa lembaga pemantau di Jawa Tengah  sudah melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Misalnya di Kota Semarang, pemantau melaporkan adanya dugaan ketidaknetralan ASN yang ditindak lanjuti Bawaslu menangani kasus dugaan pelanggaran tersebut.

Ia mengimbau jika masih ada lembaga yang ingin mendapatkan akreditasi dari Bawaslu RI harus memenuhi berbagai syarat. Seperti harus berbadan hukum, memiliki sumber dana yang jelas, profile organisasi dan penanggungjawab, ada surat pengesahan dari pemerintah, harus independen dan netral.

“Mereka juga harus menyebut nama dan rencana lokasi pemantauannya. Batas akhir pendaftaran pemantau pemilu di Bawaslu adalah H-7 pemungutan suara,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here