BERBAGI

Serat.id- Selama masa tenang kampanye 14-16 April 2019 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya dugaan politik uang. Ada sebanyak 27 kasus dugaan politik uang Pemilu 2019 yang saat ini masih diusut.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Tengah Sri Wahyu Ananingsih mengatakan, karena masih dugaan, jajaran Bawaslu masih terus melakukan penelusuran.

“Sebanyak 27 kasus dugaan politik uang itu tersebar di 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah, di antaranya: Banjarnegara 1 kasus, Kudus 1 kasus, Banyumas 7 kasus, Boyolali 2 kasus, Brebes 2 kasus, Cilacap 1 kasus, Demak 1 kasus, Kebumen 1 kasus, Kabupaten Pekalongan 1 kasus, Purworejo 1 kasus, Salatiga 4 kasus, Kota Tegal 1 kasus, Wonogiri dua kasus dan Batang dua kasus,” kata Ana dalam keterangan tertulisnya, Kamis 18 April 2019.

Menurut Ana, kasus tersebut ada yang masih dalam proses investigasi untuk memenuhi syarat formil maupun materiil. Ada juga yang sudah diregister dan ada yang sudah masuk dalam tahap proses penanganan.

Baca juga: Pemilu Jateng dipantau 25 lembaga lokal dan nasional

Ia mengungkapkan, modus dugaan kasus politik uang yang terjadi di Jawa Tengah rata-rata berupa pemberian uang. Peristiwanya melibatkan orang yang membagi-bagikan uang baik dalam amplop maupun uang secara langsung.

“Di dalam pemberian uang itu, biasanya disertai dengan stiker atau gambar peserta pemilu tertentu. Karena masih dugaan maka Bawaslu di Jawa Tengah masih dalam proses pengusutan,” katanya.

Sementara itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) di kabupaten/kota masih dalam proses penanganan dan pengusutan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, melakukan klarifikasi kepada pelapor, klarifikasi kepada terlapor maupun para saksi-saksi.

Dugaan politik uang masuk dalam kategori dugaan pidana pemilu, karena itu, kata Ana, Bawaslu akan membahas bersama dengan polisi dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu.

“Sentra Gakumdu akan melakukan proses kajian apakah dugaan pelanggaran politik uang itu memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu atau tidak. Jika kasus dugaan itu sudah diregister maka Bawaslu memiliki waktu maksimal selama 14 hari kerja untuk melakukan proses penanganan,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here