BERBAGI

Serat.id– Tiga persoalan besar masih membayangi kehidupan pekerja media di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia merilis, ketiganya yaitu kekerasan, ancaman kebebasan pers, dan turbulensi industri media.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia, Aloysius B Kurniawan mengatakan, situasi kebebasan pers di Indonesia belum menggembirakan. Persoalan itu menjadi sorotan dalam catatan akhir tahun 2018 AJI.

Ilustrasi media di era digital. (Abdul Arif)

“Menurut data statistik Bidang Advokasi AJI Indonesia, setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis,” kata lelaki yang akrab disapa Abeka itu sebagaimana keterangan tertulis yang diterima serat.id, 1 Mei 2019.

Abeka merinci, peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Ia menyebut jumlah tersebut lebih banyak dari tahun 2017 sebanyak 60 kasus.

AJI juga menemukan adanya jenis kasus kekerasan baru yang berpotensi jadi tren mengkhawatirkan ke depan, yaitu pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis berita atau komentar yang tak sesuai dengan aspirasi politik individu atau kelompok tertentu.

“Individu atau kelompok yang tidak terima dengan sebuah pemberitaan kemudian membongkar identitas penulis lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan-tujuan negatif,” katanya.

AJI mengategorikan tindakan itu sebagai doxing atau persekusi daring (dalam jaringan). Kasus doxing biasanya berujung pada persekusi.

Abeka mengatakan, sebelumnya persekusi daring banyak menimpa warga sipil. AJI bersama sejumlah organisasi masyarakat turut memberikan advokasi melalui Koalisi Antipersekusi.

Fenomena itu menurut Abeka sangat mengkhawatirkan. Cuitan di media sosial yang semestinya dilihat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi seharusnya tidak disikapi dengan cara berlebihan yang merusak jati diri seseorang, bahkan berujung pada perburuan dan kekerasan, sampai pemidanaan.

“Seluruh jurnalis hendaknya menyadari bahwa kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Sehingga, sangat layaklah kebebasan milik kita semua ini harus terus-menerus diperjuangkan,” katanya.

Turbulensi industri media

Persoalan yang tak kalah serius adalah munculnya fenomena global turbulensi industri media. Pengurus Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia, Ratna Ariyanti mengatakan, masalah itu sudah mulai tampak beberapa tahun terakhir. Meski demikian tidak diantisipasi dengan serius oleh para pemilik perusahaan-perusahaan media. Itu terbukti dengan masih banyaknya perusahaan media yang melanggar prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Ketenagakerjaan, mulai dari melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, telat membayar upah karyawan, mencicil upah karyawan, mencicil pesangon PHK.

“Bahkan memecat karyawannya tanpa pesangon sepeserpun!” kata Ratna.

Ratna menyebutkan, selama 2018, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) telah menangani 11 kasus ketenagakerjaan di tujuh perusahaan media. Rinciannya, 5 kasus terkait masalah ”senja kala” media cetak, 1 kasus media daring yang tidak mampu bertahan secara bisnis, dan 5 kasus pelanggaran normatif ketenagakerjaan. Jumlah penerima bantuan hukum meliputi 22 jurnalis dan 1 pekerja media.

“Kasus perselisihan ketenagakerjaan yang terjadi polanya sama, hanya latar belakangnya saja yang berbeda-beda,” katanya.

Menurut Ratna, yang harus digarisbawahi adalah masalah turbulensi media masih akan terus berlanjut ke depan disertai pola-pola pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. Ia mengatakan, perusahaan sebenarnya memiliki waktu dan kemampuan untuk membangun sistem guna mempersiapkan proyeksi bisnis berikutnya. Namun, banyak perusahaan enggan melakukannya.

“Seandainya mereka meminimalisir resiko jauh-jauh hari dengan mempersiapkan sejumlah paket antisipasi, maka PHK tak perlu terjadi,” katanya.

Sayangnya, kata Ratna, perusahaan-perusahaan media tidak mengambil langkah tersebut. Begitu pendapatan iklan turut dan tiras drop, dampaknya justru langsung dibebankan kepada karyawan dengan melakukan pemotongan upah, bahkan PHK.

“AJI Indonesia mendesak perusahaan-perusahaan media agar tetap konsisten melaksanakan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada saat terjadi sengketa ketenagakerjaan. Jangan sampai, perusahaan-perusahan media melanggar norma-norma ketenagakerjaan serta melakukan PHK sepihak dengan berlindung di balik kondisi industri media yang tengah mengalami disrupsi,” katanya.

Selain masalah PHK, lanjut Ratna, upah rendah, bahkan di bawah standar yang ditentukan pemerintah, praktik-praktik kontrak berkepanjangan, serta pemberian jaminan sosial yang minim juga turut mewarnai jurnalis di sejumlah daerah.

Saatnya Jurnalis Berserikat

Abeka menambahkan, era transformasi teknologi digital menjadi tantangan serius bagi sejumlah media, khususnya media cetak agar tetap bisa bertahan. Jika upaya adaptasi dan alih teknologi tak dilakukan, maka tidak mustahil media-media yang selama ini telah menjadi panutan publik akan bertumbangan dan tergilas perkembangan zaman. Ia menyebut eksistensi serikat pekerja dalam perusahaan media menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk kepastian nasib karyawan.

“Sayangnya, kesadaran para pekerja media di Indonesia untuk bergabung dalam serikat pekerja masih sangat rendah,” katanya.

Ia menyebutkan, sejak beberapa tahun terakhir, Federasi Serikat Pekerja Media Independen hanya mencatat ada 25 serikat pekerja media yang eksis hingga sekarang. Padahal Dewan Pers memperkirakan ada sekitar 47.000 media di seluruh Indonesia. Jika mengacu data itu, maka media yang memiliki serikat pekerja hanya sekitar 0,05 persen. “Sungguh memprihatinkan!”, katanya.

Membangun literasi tentang pentingnya serikat pekerja menurut Abeka menjadi pekerjaan yang semakin mendesak bagi para pekerja media, organisasi-organisasi profesi jurnalis, serikat perusahaan pers, Dewan Pers, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jika tidak siap siaga dari sekarang, maka bisa jadi banyak pekerja media akan ikut terhempas oleh gelombang transformasi industri yang semakin sulit diprediksi.

“Mari, para jurnalis dan seluruh pekerja media, kita bersama-sama bangkit melawan kekerasan, pemberangusan, dan turbulensi industri media!,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here