BERBAGI

Serat.id– Peringatan May Day 2019 yang semestinya menjadi hari raya bagi kaum buruh menjadi hari duka bagi para pekerja media di Jawa Tengah. Pekerja media legendaris di Jawa Tengah Suara Merdeka, Abdul Munif menerima sepucuk surat pemberhentian kerja secara sepihak oleh perusahaannya sehari menjelang peringatan May Day.

Munif telah bekerja sebagai lay outer koran selama 16 tahun. Dia diberhentikan sepihak tanpa pemenuhan hak-hak normatif sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan.

Koalisi pekerja media menggelar aksi solidaritas terhadap pekerja media Suara Merdeka, Abdul Munif di depan Gedung Menara Suara Merdeka, Rabu, 1 Mei 2019. (dok SPLM Jawa Tengah)
Koalisi pekerja media menggelar aksi solidaritas terhadap pekerja media Suara Merdeka, Abdul Munif di depan Gedung Menara Suara Merdeka, Rabu, 1 Mei 2019. (dok SPLM Jawa Tengah)

“Surat PHK diantar langsung oleh manajer HRD ke rumah saya kemarin tanggal 30 April 2019. Kebetulan saya tidak sedang di rumah,” kata Munif kepada Serat.id, Rabu, 1 Mei 2019.

Munif diwakili oleh Serikat Pekerja Media Suara Merdeka (SPM-SM) mengadukan persoalan tersebut kepada Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jawa Tengah pada Selasa, 30 April 2019 malam.

Dukungan solidaritas pun mengalir dari para jurnalis berbagai media di Semarang. Termasuk Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Semarang.

Koalisi pekerja media tersebut menggelar aksi solidaritas turun ke jalan. Dalam aksi itu, puluhan pekerja media melakukan long march dari Tugu Muda Semarang menuju Gedung Menara Suara Merdeka di Jalan Pandanaran Nomor 30 Semarang. Mereka membentangkan spanduk MMT bertulis “Darurat Pekerja Media” dan mengkampanyekan tolak PHK sepihak.

Setiba di Menara Suara Merdeka, sejumlah petugas skuriti tampak menjaga pintu gerbang. “Tolak PHK sepihak!” teriak salah satu orator.

Ketua Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah, Abdul Mughis mengecam keras kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh manajemen Suara Merdeka terhadap Munif. “Keputusan PHK sepihak yang dijatuhkan kepada saudara Munif merupakan bentuk arogansi pengelola media. Tentu, hal itu menjadi pelanggaran karena tanpa melewati mekanisme Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kesalahan Munif apa? Tidak jelas. Termasuk tidak pernah mendapat peringatan sebelumnya,” tegasnya.

Maka dari itu, Serikat Pekerja Media Suara Merdeka (SPM-SM), Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jawa Tengah dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Semarang, mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Dinas Ketenagakerjaan menindak tegas perusahaan media yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Sejauh ini, peran pemerintah mandul dalam hal menangani kasus ketenagakerjaan,” katanya.

Kasus ketenagakerjaan di Jawa Tengah, lanjutnya, masih banyak lagi. Kasus PHK sebelumnya juga menimpa pekerja media Harian Semarang, iNewsTV, Cakra, Koran Sindo, Wawasan, Tabloid Cempaka, PT Masscom Graphy (MG), dan terbaru Koran Suara Merdeka. Sebagian kasus kecil telah diselesaikan. Sebagian besar tidak ada kejelasan.

“Sebelumnya, kurang lebih 93 karyawan PT Masscom Graphy (MG) juga dirumahkan pada 1 Mei 2018 lalu. Nasib karyawan perusahaan percetakan Suara Merdeka Group ini telah berkali ulang melakukan negosiasi. Namun hingga sekarang belum menuai titik temu dan tidak ada kejelasan,” kata Mughis.

Tak kalah menyedihkan, lanjutnya, kurang lebih 50-an karyawan Koran Wawasan terkatung-katung tanpa kejelasan. “Hak gaji selama kurang lebih satu tahun tidak dibayar. Koran tersebut tidak terbit sejak bulan Maret 2019 lalu,” katanya.

Advokat Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jawa Tengah, Abdun Nafi Alfajri mengatakan kasus perselisihan ketenagakerjaan yang terjadi polanya hampir sama, hanya latar belakangnya saja yang berbeda-beda. “Berserikat adalah salah satu upaya agar jurnalis memiliki nilai tawar dalam ketenagakerjaan,” katanya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here