BERBAGI

Serat.id– “Kita ingin diakui sebagai pekerja,” kata Rima Astuti, koordinator pekerja rumahan Jawa Tengah di sela-sela kegiatan Festival Pekerja Rumahan di Wisma Perdamaian Semarang, Kamis, 2 Mei 2019.

Ratusan pekerja rumahan dari Jawa Tengah dan Yogyakarta yang mayoritas perempuan turut hadir meramaikan. Mereka menggelar diskusi dan nonton film dokumenter tentang pekerja rumahan.

Sejumlah pekerja rumahan mengikuti diskusi saat Festival Pekerja Rumahan di Wisma Perdamaian Semarang, Kamis, 2 Mei 2019.
Sejumlah pekerja rumahan mengikuti diskusi saat Festival Pekerja Rumahan di Wisma Perdamaian Semarang, Kamis, 2 Mei 2019.

Rima yang juga pengelola Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) itu mengatakan, festival pekerja rumahan adalah bentuk penghormatan atas perjuangan para pekerja rumahan untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Perjuangan itu membuahkan hasil dengan kemenangan dua pekerja PT Ara Shoes Indonesia, yaitu Giyati dan Osy Osela Sakti. Keduanya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2016. Giyati yang telah bekerja selama tujuh tahun dan Osela selama lima tahun itu diberhentikan tanpa alsan yang jelas.

Rima bercerita, perjuangan itu tidak mudah. Selama 2-3 tahun mereka terus berjuang. Permintaan perundingan bipartit ditolak mentah-mentah oleh perusahaan. Alasan perusahaan, Giyati dan Osela tidak diakui sebagai pekerja.

Perjuangan berlanjut dengan mengajukan permintaan tripartit melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Namun sayang, Disnaker tidak bersedia memediasi pekerja rumahan itu dengan perusahaan sepatu asal Jerman itu. “Alasannya bukan area tugas mereka,” kata Rima.

Meski demikian, perjuangan tidak lantas berhenti. Pekerja rumahan didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Disnaker Kabupaten Semarang di PN Ungaran pada 2017. Gugatan itu berdasar pada kewajiban Disnaker terkait tripartit yang tidak dilaksanakan Disnaker.

Baca juga: Advokad Pekerja Rumahan Ajukan Eksekusi Terhadap PT Ara Shoes Indonesia

“Beberapa kali proses sidang, mereka (Disnaker) ingin berdamai. Akhirnya mau memediasi. Lalu keluar surat anjuran. Suat anjuran kita bawa ke PHI,” kata Rima.

Meski perundingan tripartit dilaksanakan, perusahaan masih bersikukuh pada pendiriannya. Surat anjuran dari Disnaker itu jadi tiket Giyati dan Osela untuk menggugat PT Ara Shoes Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Hakim memutuskan pekerja rumahan adalah pekerja,” katanya.

Menurut Rima, kasus dua pekerja rumahan PT Ara Shoes bisa jadi percontohan sekaligus menjadi modal perjuangan para pekerja rumahan. Terlebih saat ini pekerja rumahan pengepak arang PT Indoagriculture International masih menjalani sengketa. “Kasusnya sedang ditangani. Masih berjalan,” katanya.

Para pekerja rumahan juga mendorong adanya Pergub Pekerja Rumahan sebagai payung hukum para pekerja rumahan di level daerah. Sementara di pusat, mereka menggagas adanya Peraturan Menteri sebagai payung perlindungan.

Lulu Muyassaroh yang juga seorang pekerja rumahan berharap pekerja seperti dirinya bisa hidup sejahtera. Sebagai penjahit sarung tangan baseball di sebuah perusahaan, ia juga mengharapkan upah yang layak, jaminan kesehatan dan hak-hak normatif lainnya.

“Selama ini belum diberikan upah layak, masih rendah. Gajinya dua minggu sekali. Upah jahit satu piece Rp 1.300. Itu belum cukup. Padahal tangan saya sampai capai,” katanya.

Pekerja Rumahan Adalah Pekerja

Ketua PBHI Jawa Tengah, Kahar Muamalsyah mengatakan, pekerja rumahan merupakan pekerja suatu perusahaan yang melakukan produksi di luar lingkungan perusahaan. Mereka bisa bekerja di rumah atau di tempat perkumpulan. Ia menyebut, minimnya perlindungan terhadap pekerja rumahan disebabkan karena anggapan dari perusahaan bahwa tidak ada hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja rumahan dengan perusahaan.

Menurut Kahar, hal tersebut sering dibiarkan oleh Disnaker. Tak jarang Disnaker pun menyatakan bahwa belum ada aturan hukum yang melindungi pekerja rumahan. Padahal, lanjut Kahar, Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 3 sudah sangat jelas menyebutkan pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

“Pekerja rumahan bekerja dan menerima upah, baik dari perusahaan maupun perantara. Oleh karenanya pekerja rumahan merupakan pekerja,” katanya.

Kahar menjelaskan, pekerja rumahan juga telah memenuhi tiga unsur hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah.”Pada dasarnya, apa yang dikerjakan pekerja rumahan adalah berdasarkan perintah dari perusahaan agar dapat mendapatkan upah,” katanya.

Untuk itu, lanjut Kahar, sebagai pekerja, pekerja rumahan juga harus mendapatkan hak-haknya. Antara lain, non-diskriminasi, upah layak, jaminan sosial, waktu kerja yang layak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, cuti haid, hak maternitas dan hak atas kompensasi saat terjadi PHK. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here