BERBAGI

Serat.id– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menyebut adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas pemecatan seorang Brigadir dari kesatuan Ditpamovit Polda Jawa Tengah, berinisial TTP. Brigadir TTP dianggap melakukan pelanggaran kode etik Polri karena melakukan hubungan sesama jenis.

“Jadi hubungan seksual itu kan hak asasi seseorang jadi tidak benar seseorang dipecat karena orientasi seksualnya,” kata Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma’ruf Bajammal, Selasa, 14 Mei 2019.

Ilustrasi gay. (istimewa)

Ma’ruf mendalilkan kasus tersebut pada UUD 45. Dia mengatakan, korban memiliki hak atas pekerjaan, untuk mempertahankan kehidupan, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harkat martabat dan harta benda. Korban juga berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat.

“Bahkan tidak ada ketentuan pada UUD yang melarang orang melakukan hubungan sesama jenis, sepanjang tidak ada kekerasan,” katanya.

Ma’ruf menjelaskan proses hukum Brigadir TTP bermula pada awal 2017 dengan tuduhan pemerasan. Namun Brigadir TTP dinyatakan tidak bersalah pada kasus itu.

Masalah hukum Brigadir TTP berlanjut dengan pelaporan pelanggaran kode etik. Brigadir TTP menjalani pemeriksaan kode etik POLRI atas dugaan seks menyimpang yang berujung pemecatan.

Baca juga: Sulitnya Mencari Penghidupan Bagi Mereka

“Korban sudah melakukan banding, namun ditolak. Ini sudah masuk dalam kasus diskriminasi,” jelas Ma’ruf.

Ia mengatakan, pelanggaran HAM pada kasus Brigadir TTP terkait dengan diskriminasi terhadap orang yang memiliki orientasi seksual minoritas. Menurutnya, hak-hak kaum minoritas seperti transgender dan hubungan sesama jenis merupakan bagian dari HAM. Hal tersebut juga telah dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2011 lalu.

“Artinya perspektif dari instansi Brigadir TTP yang berakhir pemecatan belum mempunyai wawasan yang baik terhadap orang yang memiliki orientasi seksual minoritas,” katanya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jateng, Agus Triatmaja saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemecatan salah satu anggota kepolisian. Lantaran melanggar kode etik dengan persangkaan pasal 7 ayat(1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap 14 thn 2011 tentang KEPP dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI.

“Kasusnya sudah ditangani oleh Propam Polda Jateng. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Propam, saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota POLRI,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here