BERBAGI

Serat.id– Direktur Rumah Pelangi Indonesia, Oriel Calosa menangapi soal kasus pemecatan polisi gay di Kota Semarang, Brigadir TT. Menurutnya, kasus tersebut menambah daftar kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Ilustrasi gay. (pixabay)

Menurut Oriel, itu menunjukkan diskriminasi terhadap kaum minoritas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer (LGBTIQ) makin nyata dan masif. “Diskriminasi kepada kaum LGBT semakin menjadi-jadi,” kata Oriel kepada serat.id, Selasa 21 Mei 2019.

Oriel menyebut, RPI mencatat pada 2018 terdapat 47 kasus. Sebanyak 7 kasus diskriminasi yang dialami dengan adanya penyerangan terhadap kelembagaan, penolakan diskusi bahkan penelitian, penguairan, persekusi, kekerasan, intimidasi terhadap Human Right Defender (HRD), kekerasan fisik. Termasuk pemecatan sepihak dan kekerasan seksual karena ekspresi dan orientasi seksualnya yang berbeda.

Baca juga: Pegiat Hukum Sebut Pemecatan Polisi Gay Langgar HAM

“Banyak kejadian yang mengancam keamanan LGBT yang terjadi,” kata Oriel

RPI menyayangkan salah satu Peraturan Daerah ( Perda) yang melakukan diskriminasi terhadap kelompok LGBTIQ. Oriel menyebut salah satunya adalah PERDA Kabupaten Purbalingga No. 4 Tahun 2017. Diskriminasi dilakukan secara spesifik dengan mengkriminalkan kelompok minoritas, yang ketentuan pidananya salah satunya dengan denda hingga Rp 50 Juta.

“Kelompok LGBTIQ bergerak secara sembunyi-sembuyi dan tertutup, karena rentannya terhadap persekusi dan kekerasan yang dilakukan masyarakat,” jelas Oriel.

Oriel menegaskan kasus diskriminasi yang berujung pemecatan pada Brigadir TT, membuat kaum minoritas LGBTIQ semakin menyadari hak-hak dasar sebagai bagian dari warganegara.

“Sehingga semakin ditekan maka kami juga akan semakin melakukan perlawanan untuk menegakkan HAM yang universal di Indonesia,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here