BERBAGI

Serat.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang bersama dengan Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah dan Aliansi Gerakan Rakyat Mengugat (GERAM), membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2019.

“Posko ini bertujuan untuk memfasilitasi para pekerja/buruh yang selama ini banyak dilanggar haknya atas THR oleh perusahaan,” ujar Herdin Pardjoangan, Kepala Divisi Perburuhan LBH Semarang, dalam keterangan resmi, Rabu, 22 Mei 2019.

Berita terkait : Buruh Industri Sepeda Catat Perselisihan Hubungan Industrial

Harga Sembako Melonjak, Buruh Demo Istana

20 Tahun Reformasi, Buruh Masih Menderita

Herdi menjelaskan posko pengaduan akan ditempatkan di dua lokasi yakni di Kantor LBH Semarang dan Sekretariat Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani dan Nelayan (LPUBTN) Semarang. Posko tersebut akan di buka pada tanggal 29 Mei 2019 hinga 12 Juni 2019.

Regulasi pemberian THR, kata Herdin, mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di perusahaan, yang mana perusahaan wajib membayarkan THR kepada buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka perusahaan atau pemberi kerja akan dikenakan denda 5 persen dari total THR Keagamaan yang dibayarkan dan bahkan jika tidak dibayarkan dapat dikenakan sanksi administratif,” ujar Herdin menjelaskan.

Menurut Herdin besaran THR yang diterima pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah. Sedangkan untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

Sementara, bagi pekerja harian lepas yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, memperoleh THR berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

“Bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, mendapatkan upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja,” katanya.

Ketua KASBI Jateng, Mulyono, mendukung dibukanya posko pengaduan THR 2019. “Selama ini banyak perusahaan yang membayar upahnya dibawah UMK, apalagi THRnya, ini kesempatan supaya mereka menyampaikan uneg-unegnya,” ujar Mulyono. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here